TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keengganan Wakil Presiden Boediono hadir memenuhi panggilan Timwas Century DPR disinyalir karena adanya ketakutan bahwa perkara bailout Rp 6,7 triliun bank Century akan terbongkar.

"Seharusnya apabila tidak ada yang salah dan tidak ada yang disembunyikan kenapa harus takut untuk datang. Selain itu penolakan Boediono atas panggilan Timwas Century tentunya akan menimbulkan preseden buruk dalam ketaatan terhadap hukum (UU) dan akan membuat kegaduhan politik," ujar Anggota Timwas Century, Indra, Rabu(19/2/2014).

Menurut Indra, timwas Century merupakan alat kelengkapan atau organ DPR sebagai mandat dari rapat paripurna yang bertugas sesuai diktum ketiga Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 17/PIMP/III/2009-2010.

Yakni mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset dengan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, lanjut Indra timwas Century DPR RI berhak menggunakan hak pengawasan seperti diatur dalam Pasal 69 ayat (1) angka c UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3.

Selain itu, Timwas Century juga berhak seperti diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3.

Yaitu, meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

Karena itu, Indra pun mempertanyakan apakah Boediono tidak tahu atau tidak mengerti atau pura-pura tidak tahu bahwa Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3, dengan tegas menyatakan. "Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

"Atau apakah dengan pernyataan yang pada intinya bahwa Pak Boediono menolak panggilan Timwas Century DPR, dapat diartikan Pak Boediono diduga tdk mau menaati Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3," kata Indra.