TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum terkait kader partai yang tersandung persoalan hukum.

Hal tersebut diungkapkan Ulil saat dimintai komentarnya mengenai kasus SKK Migas yang disebut-sebut melibatkan beberapa tokoh Partai Demokrat seperti Sutan Bhatoegana dan bahkan sempat memunculkan nama Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

"Terhadap kasus seperti itu kami dari Partai Demokrat hanya bisa mengatakan bahwa siapapun yang terlibat didalam perkara seperti ini, bahwa Partai membiarkan proses hukum untuk bekerja," ujar Ulil saat ditemui di Kantor DPP Demokrat usai mengisi diskusi bertajuk 'Jalan Lurus Demokrasi', Kamis (20/2/2014).

Menurut Ulil, pihaknya hanya bisa memberikan dukungan penyelesaian masalah tersebut dengan membuka diri dan tidak menghalangi proses hukum yang berlaku.

Ia mengatakan jika melakukan tindakan lain, dikhawatirkan justru timbul persepsi bahwa Partai Demokrat melakukan intervensi.

"Kita tidak ada melakukan di luar itu. Kita juga tidak bisa terlalu mendorong-dorong dan sebagainya," tuturnya.

Saat ditanya apakah kebijakan tersebut juga berlaku untuk Ibas yang namanya beberapa kali disebut dalam perkembangan kasus SKK Migas, Ulil menegaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi setiap kader.

"Saya rasa kita memberlakukan kepada semua kader (membiarkan berjalannya proses hukum)," ujarnya.