TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo melihat banyak pihak dengan berbagai cara berusaha menghalang-halangi pemanggilan Wakil Presiden Boediono. Bahkan menyudutkan Timwas DPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya yang diamanatkan UU.

Salah satunya, kata Politisi Golkar ini, dengan mengaburkan pemahaman bahwa pemanggilan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu tidak tepat karena sudah masuk ranah hukum. Yakni sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, dia tegaskan, pemanggilan Wapres tersebut secara substansial adalah dua hal yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi.

"Pemanggilan DPR bertujuan meminta konfirmasi atas pernyataan yang berbeda sekaligus memperjelas siapa sesungguhnya aktor intelektual Skandal Century. Dirinya sebagai Gubernur BI ketika itu, atau ada pihak lain," tandas Bambang kepada Tribunnews.com, Kamis (20/2/2014).

Seperti diketahui Timwas Century ingin memanggil Boediono kembali karena pernyataannya yang dianggap menjadi pintu masuk membongkar kasus skandal Century. Tahun 2013 lalu, usai diperiksa KPK Boediono secara tidak langsung menuding bengkaknya dana bailout dari Rp632 miliar menjadi Rp6,7 triliun dalam Skandal Century adalah tanggungjawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Atas pernyataan itu, jelas dia, Timwas menganggap Boediono secara tidak langsung mengungkap bahwa yang bertanggungjawab atas membengkaknya dana bailout Century adalah Presiden, karena LPS sesuai UU bertanggung Jawab ke Presiden.

"Inilah yang harus diklarifikasi secara terbuka di DPR. Agar tidak ada kesan cuci tangan, lalu menyalahkan pihak lain. Itu bukanlah sikap ksatria," tuturnya.