TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam sejarah Indonesia, perubahan tidak terjadi dari parlemen, karena parlemen sering menjadi bagian dari masalah. Inilah yang terjadi pada tahun 1966, 1998 dan sekarang. Namun perubahan ekstraparlementer baru bisa terjadi kalau sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Jika kedua atau salah satu syarat itu belum terpenuhi, maka mau tidak mau perubahan harus dilakukan melalui Pemilu.

“Tapi hanya Pemilu yang menghasilkan pemimpin berkualitas yang bisa membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Yaitu pemimpin yang mau bekerja melayani rakyatnya dengan hati dan seluruh jiwanya. Bukan pemimpin yang hanya sibuk memoles citra tanpa menghasilkan kinerja nyata,” ujar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, DR Rizal Ramli, saat memberi Orasi Ilmiah bertema “Prospek Ekonomi Indonesia Masa Depan” di kampus Yayasan Pendidikan al Ma'soem, Rancaekek, Bandung, Sabtu (22/2/2014).

Tentang pemimpin berkualitas yang dimaksudkan tadi, misalnya, menurut peserta Konvensi Rakyat Capres 2014 yang akrab disapa RR1 itu, harus memenuhi tiga syarat utama. Yaitu, harus memiliki visi, karakter, dan kompetensi. Tanpa visi yang jelas dan jauh ke depan, pemimpin tidak akan mampu membawa bangsa dan rakyatnya maju dan berkambang.

Soekarno adalah salah satu contoh pemimpin dengan visi yang jauh melintasi zamannya. Dengan visinya itu pula, dia berhasil menginspirasi bangsa-bangsa Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaannya. Tidak mengherankan bila Soekarno sangat dihormati di dunia internasional. Bahkan di Maroko ada jalan yang diberi nama Jalan Soekarno.

“Pemimpin juga harus punya karakter yang kuat, sehingga tidak mudah dikendalikan kekuatan asing yang merugikan kepentingan rakyatnya. Sayangnya, pemimpin Indonesia tidak bekarakter, sehingga banyak UU dan peraturan yang dipesan dibuatkan, dan dibiayai asing. Salah satunya adalah UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang dibiayai USAID. Pasal-pasalnya banyak yang merugikan rakyat dan bangsa Indonesia,” ungkap Calon Presiden paling ideal versi The President Centre (TPC) itu.

Selanjutnya, kata penasehat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tersebut, pemimpin harus memiliki kompetensi memecahkan masalah. Ke depan, tidak boleh lagi orang-orang yang justru merupakan bagian jadi masalah menjadi pemimpin. Hal ini hanya akan menghabiskan energi rakyatnya untuk memikirkan pemecahan masalah yang dihadapi presidennya.

Di luar ketiga syarat tersebut, pemimpin memang juga perlu popularitas. Namun sayangnya trend yang terjadi, justru dibalik. Seolah-olah hanya yang popular saja yang bisa jadi pemimpin, walaupun tidak punya visi, karakternya lemah, dan tidak punya kompetensi. Padahal, ketiga syarat utama tersebut tidak bisa direkayasa karena harus dibuktikan lewat rekam jejak. Hanya popularitas yang bisa direkayasa melalui politik pencitraan, iklan, baliho, dan sebagainya.