TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Demokrat memberikan garansi kehadiran Menteri BUMN Dahlan Iskan di Komisi IX DPR. Hal itu terkait permasalahan outsourcing di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami garansi, minggu depan Pak Dahlan Iskan hadir," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR asal Demokrat Nova Riyanti Yusuf di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Ucapan perempuan yang akrab dipanggil Noriyu itu membuat DPR menunda hak interpelasi kepada pemerintah terkait permasalahan tersebut.

"Beliau akan komitmen mengikuti rekomendasi, jadi saya bisa memahami, saat rekomendasi ini diberikan, Pak Dahlan belum memberikan respons, kita mau menyelesaikan secara cepat," ujar Noriyu.

Menurut Noriyu, kasus outsourcing di BUMN adalah masalah besar sehingga Demokrat akan meminta Dahlan hadir dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR. Usulan Noriyu, tersebut ditanggapi oleh pengusul hak interpelasi Poempida Hidayatulloh.

Poempida mengatakan Panja Outsourcing telah memberikan rekomendasi untuk kementerian BUMN. Namun, Dahlan Iskan tidak pernah menanggapi rekomendasi tersebut.

"Dahlan malah menganggap rekomendasi panja sebagai produk politik yang tak layak dipatuhi. Ini merendahkan dan DPR memiliki hak interpelasi," ujar Poempida.

Akhirnya pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memutuskan menunda penggunaan hak interpelasi dan akan memanggil Dahlan Iskan.

"DPR meminta Menteri Negara BUMN memberikan penjelasan terkait masalah outsourcing BUMN dan kalau anggota DPR tidak puas maka interpelasi tetap berjalan," kata Priyo.