Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Isu Risma Mundur

PDIP Tak Setuju DPR Gelar Pertemuan Bahas Polemik Tri Rismaharini

Ia pun mengimbau agar DPR tidak ikut campur tangan

PDIP Tak Setuju DPR Gelar Pertemuan Bahas Polemik Tri Rismaharini
ANTARA FOTO/SURYANTO
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (kanan) berjabat tangan dengan pemain Timnas Indonesia U-19, Evan Dimas Darmono saat jamuan makan malam jelang pertandingan antara Timnas U-19 melawan Persebaya U-21 di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Minggu (23/2/2014). Timnas U-19 akan melakoni pertandingan uji coba melawan Persebaya U-21 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada hari Senin (24/2/2014). ANTARA FOTO/Suryanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo tidak setuju adanya pertemuan DPR membahas polemik Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Rencana pertemuan akan digelar besok di Komisi II DPR dengan mempertemukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Saya tidak setuju, enggak ada urgensinya. Kalau begini terus, bisa jadi preseden. Ini kan cuma masalah daerah dan kita usulkan jalan keluar. Kalau enggak terima proses, bisa diselesaikan ke PTUN. Kalau ada manipulasi tanda tangan, bisa ke kepolisian," kata Arif di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR itu sudah terlalu jauh mencampuri polemik Rismaharini dalam proses pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana.

"Sementara di kita sudah selesai. Risma dengan wisnu kan ketemu terus. Wisnu dengan Bu risma itu ikut terus keputusan Risma," tuturnya.

Ia pun mengimbau agar DPR tidak ikut campur tangan dalam masalah tersebut. Arif mengaku akan mengecek jadwal pertemuan besok apakah rapat tersebut resmi atau tidak.

"Bukan soal PDIP, Komisi II saja enggak mengerti. Pimpinan lain juga enggak mengerti, ini sedang kita investigasi, apakah ada kesalahan prosedur. DPR ini bekerja atas kewenangn institusional, bukan orang per orang," katanya.

Arif juga menilai polemik Risma telah dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu.

"Cenderung lebay. Kalau mau naikin popularitas dan elektabilitas. Kalau mau meningkatkan popularitas, elektabilitas, berjuang saja untuk rakyat. Nanti kalau terganggu, kan rakyat Surabaya yang terganggu," kata Arif.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ferdinand Waskita
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas