TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kanjeng Raden Mas Tumenggung (KRMT) Roy Suryo Notodiprojo menganggap bahwa konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sudah selesai dengan diterimanya Sri Susuhunan Paku Buwono (PB) XIII sebagai raja yang sah bertahta saat ini.

Setelah mendapat kepercayaan menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik internal di dalam kasunanan Surakarta, Roy Suryo pun mulai menemui satu persatu semua pihak yang berkepentingan dalam permasalahan tersebut.

"Saya sudah berkomunikasi dan bertemu semuanya, tidak ada yang tidak pernah bertemu dengan saya. Termasuk semua gusti yang ada di sana," kata Roy Suryo dalam jumpa persnya di Kantor Kementrian Pemuda dan Olah Raga, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2014).

Dikatakannya, bila ada beberapa gusti mengaku belum bertemu dirinya, ia mengaku memiliki bukti pertemuan dalam bentuk rekaman yang kapan saja bisa dibuka.

"Tanpa perlu diceritakan, saya masih punya hobi yang sama semenjak sebelum menjadi anggota DPR, sebelum menjadi menteri, selalu merekam semua pembicaraan, saya selalu punya bukti serta audio yang tidak perlu diragukan keasliannya karena saya sendiri yang merekam dan tanpa diuji pun Allah sudah menjadi saksi, termasuk BBM (Black Berry Massenger), SMS (Short Message Service) serta komunikasi yang saya lakukan," ujarnya.

Dikatakannya ia sudah menemui 35 gusti yang tiada lain saudara putra putri Paku Buwono XII. Dari pertemuannya 31 gusti sudah menyatakan mendukung dan siap kembali di bawah naungan Paku Buwono XIII.

"Yang belum (menyatakan mendukung) saya pun sebagai pembantu presiden mengajak,  mari kita bersatu, nyengkuwun kembali di Paku Buwono XIII  dan mewujudkan kasunanan yang adiluhung, yang damai, yang lestari, dan keraton bisa berguna untuk masyarakat bila keraton itu ngahiji dengan masyarakat," ujarnya.

Tidak hanya itu, Roy Suryo pun sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo serta Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo selain melakukan komunikasi dengan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dikatakannya, hal yang paling menarik, pada 21 Februari 2014 surat izin untuk Lembaga Dewan Adat yang sebelumnya dijadikan tameng oleh beberapa pihak saat ini sudah berakhir. Kesbangpol setempat mengeluarkan surat yang isinya menyatakan tidak memperpanjang lagi status Lembaga Dewan Adat.

"Bisa diartikan teman-teman sendiri, sudah berakhir dan tidak diperpanjang," ucapnya.

Konflik dalam internal Keraton Surakarta terjadi sepeninggalan Paku Buwono XII pada 2004 silam dengan tidak meninggalkan permaisuri dan putra mahkota. Setelah itu KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan menobatkan diri menjadi Paku Buwono XIII. Akhirnya permasalahan pun selesai pada 2012 dengan menempatkan Tedjowulan sebagai maha menteri dan Hangabehi sebagai raja.

Saat keraton mulai akur, kemudian muncul permasalahan baru para kerabat yang semula mendukung Hangabehi menyatakan menolak rekonsiliasi dan membentuk lembaga baru bernama Lembaga Dewan Adat. Akhirnya Lembaga Dewan Adat ini lah yang justru berkuasa serta mengelola acara-acara di keraton sehingga Paku Buwono XIII, Tedjowulan, dan sebagian kerabat berada di luar keraton.