TRIBUN, JAKARTA - Belum cairnya anggaran dari Kementerian Keuangan, mempengaruhi kinerja Panitia Pemungutan Luar Negeri. Keluhan datang dari Biro PPLN di Kuala Lumpur, Malaysia karena belum cairnya dana. Diperkirakan, hal serupa juga terjadi di 130 perwakilan PPLN lainnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengakui soal anggaran hal klise dan menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan yang sedang berlangsung. Seharusnya, anggaran itu sudah cair dari Kementerian Keuangan pada 2014, tapi sampai saat ini belum juga terealisasi.

"Karena ada problem administrasi keuangan di Kementerian Keuangan, anggaran itu tidak bisa cair. Ini tidak hanya dialami PPLN Kuala Lumpur, tetapi saya yakin di 130 PPLN perwakilan lainnya juga begitu," ungkap Ferry kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

Mantan Ketua KPU Jawa Barat ini menambahkan, bukan saja anggaran PPLN yang belum turun, bahkan KPU pusat juga mengalami hambatan yang sama. "Ini persoalan klasik. Kita harapkan secepatnya pada akhir Februari ini sudah bisa kita luncurkan di masing-masing negara," imbuhnya.

Belum turunnya anggaran tersebut, aku Ferry, karena ada beberapa revisi yang KPU lakukan. Selain itu, ada juga yang terkendala dalam hal administrasinya. KPU berharap, anggaran bisan cepat akhir Februari ini dan dapat diterima semua perwakilan PPLN.

"Karena kita harus melakukan bimtek. Jadi KPU memiliki kewajiban untuk melakukan bimtek ke 130 perwakilan PPLN. Jangan sampai mereka tidak paham mekanisme proses pemungutan dan penghitungan suara, proses rekapitulasi, penggunaan drop box, pos, dan aktivitas lain yang harus dilakukan," katanya.