TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Suparman membantah menerima hadiah atau imbalan berupa mobil atau kendaraan dari terdakwa kasus korupsi Tubagus Chaeri Wardana (Wawan).

"Tidak ada satu pun alat bukti yang menguatkan adanya indikasi kejahatan tindak pidana pencucian uang terhadap diri saya. Pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa, 11 Pebruari 2014, yang lalu telah saya lalui. Saya telah memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan KPK berdasarkan fakta-fakta yang saya ketahui," kata Suparman dalam pernyataannya, Kamis(27/2/2014).

Beredarnya kembali kabar mengenai gratifikasi terhadap dirinya kata Suparman setelah pemeriksaan di KPK bukan hanya mengingkari rangkaian fakta hukum yang telah disampaikan di hadapan penyidik KPK.

"Lebih jauh dari itu, telah mengusik kehidupan sosial saya bersama keluarga dan berpotensi mendemoralisasi segala yang telah saya bangun bertahun-tahun selama ini,"ujarnya.

Menurut Suparman, simpang siur isu yang beredar terkait dugaan gratifikasi mobil mewah kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten telah memberi pengaruh buruk bagi kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Sanksi sosial mendahului sanksi hukum akibat berjaraknya rumor dan fakta hukum.

"Kami percaya, media massa baik cetak maupun elektronik, saat ini telah bekerja keras hingga ke batas terjauh mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati di lingkungan pekerja media. Diantaranya, tidak beritikad buruk dalam mengabarkan warta, memberitakan peristiwa secara berimbang, dan tidak mencampuradukkan berita dengan opini yang menghakimi,"ujarnya.

Lebih jauh Suparman menjelaskan,bahwa dirinya mendukung penuh seluruh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap berbagai kasus hukum yang terjadi.
Indonesia katanya membutuhkan lembaga penegak hukum yang berwibawa dan secara profesional mampu mengungkap berbagai kasus yang telah membawa negeri ini terpuruk.

"Apa yang telah saya lakukan, sedikit banyak telah menunjukkan itikad untuk senantiasa taat dan patuh terhadap seluruh proses hukum dan bersikap kooperatif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga, saya telah berkoordinasi dengan Ketua DPD Golkar Provinsi Banten seraya memastikan gratifikasi mobil mewah dan tindak pidana pencucian uang dalam bentuk lainnya tidak pernah terjadi dan tidak pernah melibatkan diri saya,"kata Suparman.

"Terakhir, saya mendukung penuh kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Pers yang independen akan selalu melahirkan karya-karya jurnalistik yang akurat, obyektif, jernih, dan berimbang. Tidak akan ada fitnah yang disebarluaskan karena hal semacam itu tentu sangat jauh dari identitas dan idealisme pers di Indonesia. Pers Indonesia mewakili suara dan kegelisahan khalayak. Karena itu, pers harus terus melakukan kontrol dan pengawasan demi akuntabilitas semua lembaga negara,"tutup Suparman.