Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Soetrisno Bachir tidak tertarik untuk mengomentari wacana pemakzulan Wakil Presiden Boediono terkait tidak hadirnya dalam dua kali pemanggilan oleh Timwas Century. Padahal wacana pemakzulan itu dimotori oleh bekas partai yang dipimpinnya.

"Bahwa kita anti korupsi jelas, bahwa korupsi harus diberantas. Tapi kita tidak masuki wilayah politik praktis. Bahwa pak Boediono harus dipenjarakan atau turun (dari jabatan) itu kita nggak urusi," kata Soetrisno disela-sela Rakernas Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKBPII), di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (28/2/2014).

Pria yang akrab disapa Tris itu mengatakan, dirinya tidak mau menanggapi masalah politik yang saat ini sedang menjadi perbincangan di tanah air. Pasalnya, ia sudah tidak menjadi bagian partai politik manapun.

"Sekali lagi saya sudah tidak berpartai lagi, sudah lepas dari partai, jadi saya tidak akan menanggapi urusan-urusan masalah politik itu ya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Century DPR dari PAN, Chandra Tirta Wijaya, menegaskan partainya mendorong serta mendesak untuk memberikan panggilan ketiga bagi Wakil Presiden Boediono hadir di DPR memberikan klarifikasi dalam kasus Century.

"Kami menginginkan sebelum reses dan sebelum Pemilu Legislatif.  Jelas juga kami meminta tidak ada pemanggilan paksa," kata Chandra dalam konferensi pers di gedung DPR Jakarta, Jumat (28/2/2014).

Masa reses DPR akan dimulai tanggal 6 Maret 2014 dan Pemilu Legislatif 9 April 2014. Dewan akan menjalani masa reses panjang sekitar dua bulan lamanya.

Menurut Chandra, kalau Boediono tak hadir di Dewan maka PAN akan memotori hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Pak Boediono.

"Kami tak mau panggil paksa karena kami ingin suasana dan etika baik dalam berbangsa dan bernegara. Boediono dan DPR sesama lembaga tinggi, kami hanya mengimbau untuk saling menghormati. Tetapi kalau niat baik Fraksi PAN tidak juga digubris, mekanisme selanjutnya dimungkinkan," kata dia.

Dijelaskan kasua Century  harus dituntaskan karena sudah berlarut-larut lima tahun lamanya dan masalahnya sudah clear, ada penyalahgunaan kekuasaan dan ada kasus hukum di Century itu.

"Menurut kami, kita parpol punya tugas dan tanggungjawab DPR juga punya tugas dan tanggungjawab dan  ini sudah dimulai 5 tahun lalu," kata dia.