Otonomi Daerah Perbanyak 'Raja Kecil' Tapi Cegah Timbulnya 'Maharaja'

Laporan Wartawan Tribunnews.com Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak kalangan menilai, konsep otonomi daerah yang diterapkan melalui sistem desentralisasi sejak era reformasi bergulir tahun 1999 memiliki ekses terhadap madegnya demokratisasi.

Namun, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memiliki penilaian yang berbeda.

Menurutnya, konsep otonomi daerah yang diterapkan kekinian sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konsep yang paling tepat diterapkan di Indonesia.

Dalam diskusi "Indonesia Pasca-SBY," di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/3/2014), Dedi menyebutkan konsep tersebut bisa membuat daerah Purwakarta maju.

Ia menyebutkan, di daerahnya kini pendidikan dan kesehatan sudah relatif lebih terjamin.

"Masalahnya orang Indonesia suka menggeneralisir, kasus di satu tempat, lalu dianggap keseluruhan, dianggap semua otonomi daerah bermasalah," katanya.

Ia juga mengakui, konsep itu belum sepenuhnya bisa dipantau, dan sangat rawan bagi pejabat-pejabat daerah untuk melakukan korupsi. Namun, ia menegaskan setidaknya pemimpin daerah itu bisa menghidupi rakyatnya.

"Lebih baik banyak raja kecil, karena dia bisa menghidupi daerahnya walaupun masih korup, dibandingkan satu raja besar yang sulit digulingkan," tandasnya.