TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Pramono Edhie Wibowo, peserta Debat Bernegara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, tergabung dalam Grup Rajawali dengan nomer urut 2 (dua). Debat Bernegara dimulai tepat pukul 15.00 Wita bertempat di Hotel Clarion, Makassar. Debat Bernegara kali ini mengusung tema ekonomi dan hukum.

Pertanyaan pertama dari moderator mengenai kebijakan apa yang akan diambil terkait hak azasi manusia, korupsi, terorisme, hukum, narkotika dan obat terlarang.

Pramono Edhie menyatakan bahwa masalah terkait kelima hal tersebut bisa ditanggulangi jika hukum dijunjung tinggi.

"Hukum harus adil, kepastian hukum harus diwujudkan. Hukum adalah Panglima," jelas Edhie. Edhie lanjut menyatakan bahwa hukum harus tidak pandang bulu. "Siapa yang benar, harus dibela. Siapa yang salah, harus dihukum," tegas Edhie. "Masalah HAM, terorisme, korupsi, hukum, dan narkoba bisa menjadi minimal kalau hukum ditegakan," simpul Edhie.

Pertanyaan terkait cara memajukan pembangunan di wilayah Indonesia yang masih tertinggal, Edhie memberikan Makasar dan Indonesia bagian timur sebagai contoh. "Dengan potensi alam. yang Sulawesi miliki,  seharusnya Sulawesi memiliki hak kepabeanan, yang memungkinkan Sulawesi melakukan ekspor langsung‎ atas hasil alam dan produk-produk nya tanpa harus melalui pelabuhan Surabaya dan mensejahterakan warga Indonesia bagian timur," Jelas Edhie. "Oleh karenanya saya akan bangun pelabuhan laut internasional di Indonesia bagian timur, misalnya di Makassar," jelas Edhie.

Terkait kebijakan apa yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah yang dianggap sebagai pelanggaran ham, Edhie menyatakan bahwa kondisi Indonesia sekarang sudah jauh lebih baik dan kondusif sehubungan dengan masalah ham. "Harus dimengerti betul kriteria pelanggaran ham, baru kemudian diambil tegas kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap sebagai pelanggaran ham. "Apa yang sudah terjadi tidak boleh terulang lagi. Mari bergerak maju, anda dan saya bisa jadikan Indonesia lebih baik," tegas Edhie.

Mengenai upaya pemberantasan korupsi jika ia jadi Presiden Indonesia, Edhie menyatakan bahwa‎ pencegahan dan hukuman yang seberat-beratnya harus diberikan kepada koruptor dan melibatkan rakyat Indonesia.

"Sistem sudah cukup lengkap, pemimpin harus memberikan contoh dengan menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," jelas Edhie. Edhie kemudian mengingatkan bahwa rakyat bisa turut serta memberantas korupsi dengan memilih pemimpin yang baik. "Pilih pejabat yang bersih, pelajari rekam jejaknya," imbuh Edhie. "Jika dianggap tidak populis dalam mengambil keputusan terkait koruptor tidak masalah bagi saya. Kepentingan rakyat dan negara selalu menjadi pilihan saya," tegas Edhie.

Pada akhirnya Edhie menyatakan bahwa seorang pemimpin harus berani menghadapi resiko. "Hakekat seorang pemimpin adalah sesorang yang memimpin dengan berani mengambil resiko, harus berani. Kalau dia tidak berani, bukan pemimpin namanya," tegas Edhie.