TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, menyerukan masyarakat untuk hati-hati memilih calon anggota legislatif (Caleg) pada pemilihan umum April mendatang.

Dalam konfrensi persnya di restoran Bumbu Desa, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (10/3/2014), Yenny mengingatkan bahwa selama ini kinerja anggota dewan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat mengecewakan. Menurutnya anggaran yang disusun selama ini tidak pro rakyat. Padahal di pasal 23 auat 1 Undang-Undang Dasar 1945, diatur soal APBN harus pro rakyat.

"DPR tidak menggunakan fungsi budgetingnya demi kesejahteraan rakyat. Akibatnya terjadi ketimpangan alokasi di dalam APBN," katanya.

Yenny menyebutkan anggaran kesehatan hanya berkisar 2 persen dari total APBN, mengingat problematika kesehatan masih jadi raport merah. Selain itu, kesehatan merupakan hak konstitusional rakyat yang harus diperjuangkan oleh DPR. Di sektor pertanian Yenny menyinggu soal alokasi dana yang hanya berkisar 3-4 persen, padahal di sektor tersebut terserap 55 persen tenaga kerja.

"DPR juga dianggap tidak berpihak kepada rakyat karena menyetujui kebijakan menurunkan subsidi energi," ujarnya.

Pada 2013 DPR menyetujui keinginan pemerintah menaikan harga BBM menjadi Rp 6.500, agar subsidi BBM tidak menjebol APBN. Padahal tambahan beban subsidi BBM hanya berkontribusi sekitar 20 persen terhadap defisit, dan kenyataannya yang paling banyak berkontribusi adalah penurunan perpajakan, yakni sekitar 66 persen.

Yenny menjelaskan bahwa alasan DPR menyetujui usulan kenaikan harga BBM adalah untuk kesehatan fiskal, namun kenyataannya defisit anggaran membengkak.

"FITRA menghimbau kepada rakyat, untuk jangan pilih caleg yang tidak memiliki kualitas dalam menjalanlan fungsi budgeting," tuturnya.

"Rakyat harus memilih calon legislatif yang mempunyai kemampuan dan keberpihakan dalam merumuskan kebijakan APBN yang berpihak pada rakyat," tandasnya.