TRIBUN, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meminta personel Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditempatkan untuk mengamankan proses pemungutan suara 9 April 2014 benar-benar netral dan tidak memihak pada partai politik tertentu.

"Kita harapkan agar tidak terjadi seperti itu. Oleh karena itu, karena jadi bagian pemerintah, harus ada pengawasan juga dari semua pihak," ujar Dirjen Kesbangpol, Tanri Bali Lamo kepada wartawan di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2014).

Tanri menjelaskan, memang petugas Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan dan desa yang mengangkat personil Linmas. Tapi, Linmas tersebut tetap disiapkan oleh pemerintah daerah. Sementara Kepala Daerah dari parpol.

"Pemerintah Daerah lah yang menyiapkan personel Linmas. Tugas mereka hanya satu hari pada pencoblosan di pintu masuk dan pintu keluar untuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS). Daerah yang akan siapkan Linmas, bukan pusat," katanya lagi.

Tapi, sambung Tanri, untuk penganggaran honor Linmas dari Pemerintah Pusat, yang nanti akan dikucurkan bareng dengan anggaran pembangunan TPS. Anggaran untuk honor Linmas dan pembangunan TPS masuk dalam tanggungjawab KPU selaku penyelenggara pemilu.