TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan pekerja yang tergabung dalam Forum Pegawai Merpati (FPM) mendatangi ruangan Fraksi PDI Perjuangan di DPR. Mereka diterima anggota Komisi XI DPR Sumaryoto Padmodiningrat.

FPM mengeluhkan gaji mereka yang tidak dibayarkan direksi Merpati sejak Desember 2013. Ketua FPM Sudiarto mengatakan pihaknya juga menilai Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah tidak menginginkan Merpati beroperasi.

"Kami tidak berharap dari menteri ini. Bapak Dahlan Iskan dari awal ingin menutup Merpati, artinya untuk apa berkeluh kesah ke Pak Dahlan Iskan. Dahlan tidak berpihak kepada rakyat Merpati," kata Sudiarto di ruangan Fraksi PDIP Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/3/2014).

Sudiarto mengatakan pemilik Merpati adalah Kementerian Keuangan. Sementara pengelola Merpati adalah Kementerian BUMN. Sedangkan regulasi Merpati adalah kebijakan Kementerian Perhubungan.

Sudiarto mengatakan pihaknya telah berkirim surat tiga kali kepada Kementerian Keuangan, tetapi tidak mendapat tanggapan. Mereka juga mengirimkan surat permohonan audiensi kepada fraksi-fraksi di DPR.

"Sebetulnya kami sudah beberapa kali mengirim surat ke Komisi VI dan Komisi XI, nampaknya belum diterima dengan baik sehingga kami belum dipanggil. Akhirnya kami mengirim surat ke FPDIP," kata Sudiarto.

Mendengar hal tersebut, Sumaryoto mengatakan dirinya akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani. Sebab, aduan Merpati saat masa reses DPR berlangsung.

Ia juga akan menyampaikan masalah tersebut kepada Menteri Keuangan Chatib Basri ketika masa sidang dimulai kembali. Komisi XI diketahui bermitra dengan Kementerian Keuangan.

"Selaku anggota PDIP bisa bertemu dengan Menteri keuangan untuk menerima FPM, memberikan solusi mereka sudah empat bulan sudah tidak dibayar, mereka punya keluarga," katanya.

Sumaryoto mengatakan Merpati sangat dibutuhkan masayarakat di wilayah Indonesia Timur. Apalagi Merpati termasuk dalam penerbangan perintis. "Harus ada kepastian dana segar untuk menyelesaikan permasalahan Merpati," katanya.