TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bening Institute menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (DPP IKA UNDIP) menggelar seminar bertajuk "Peran OJK dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah."

Rencananya, seminar bakal digelar pada Kamis (20/3/2014) pukul  09.00 WIB, di Hotel Crowne Plaza, Semarang.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Haddad, Komisioner OJK Firdaus Djaelani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowowo, Rektor Universitas Diponegoro Profesor Sudharto, dan Ketua Umum DPP IKA UNDIP yang juga Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono.

Menurut Chairman Bening Institute, Teuku Syahrul Ansari, pembentukan dan keberadaan OJK diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, dari sisi perlindungan konsumen, OJK harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar selektif dalam memilih produk investasi. Ini tentu dimaksudkan untuk melindungi masyarakat agar tidak tertipu dengan penipuan yang berkedok investasi.

"Masih banyak masyarakat yang masih belum paham mengenai jasa keuangan sehingga akhirnya mudah diiming-imingi keuntungan besar," kata Syahrul dalam rilis yang diterima, Rabu (19/3/2014).

Selain itu, dia menganggap peran OJK untuk pengembangan lembaga keuangan mikro sangat penting. Lembaga Keuangan Mikro tersebut dianggap mampu berperan besar membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Namun masih banyak masyakarat yang selama ini belum bisa mendapatkan akses permodalan hingga skala kecil.

"Dengan adanya literasi keuangan dari OJK, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara rinci. Di tingkat pedagang penjual gorengan pun, untuk mengembangkan usahanya, bisa memiliki akses kemana akan meminjam modal usaha, seperti kepada lembaga keuangan mikro (LKM)," katanya.

Dirinya menjelaskan, seminar itu dilatarbelakangi gagalnya pembangunan ekonomi yang bersifat sentralistik, kebijakan pembangunan daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat meningkatkan tujuan utama dari pembangunan daerah tersebut, maka diperlukan partisipasi dari seluruh elemen mulai dari pembuat kebijakan sampai dengan partisipasi masyarakat.