TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peta politik Banten berubah menyusul Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat Banten berupaya kembalikan tujuan awal dibentuknya provinsi Banten lewat Kongres Rakyat Banten II.

"Ini untuk mengembalikan cita-cita awal pembentukan Provinsi Banten sekaligus menyikapi kondisi sosial politik pasca terkuaknya kasus korupsi Gubernur Banten, Ratu Atut," ujar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten, Usep Mujani, Minggu (23/3/2014).

Usep menambahkan, kongres tersebut merupakan upaya progresif yang berasal dari masyarakat Banten selain juga guna memulihkan kembali moral politik pemerintahan di Banten yang sempat bergejolak pascapenahanan Atut.

Sejumlah tokoh dan elemen masyarakat Banten rencananya akan menggelar Kongres Rakyat Banten II pada Senin 24 Maret 2014 bertempat di Gedung DPRD Provinsi Banten.

Kongres tersebut diharapkan jadi momentum menyepakati keputusan-keputusan konkret dalam menyelesaikan persoalan sosial politik yang tengah terjadi di Banten. Salah satunya, mencegah Atut dan kroninya tak kembali mengonsolidasikan kekuatannya pada pemilu mendatang.

Menurutnya, langkah pencegahan itu harus diambil dalam kongres sebagaimana telah dilakukan mahasiswa Banten yang konsisten mengampanyekan pada masyarakat agar tidak memilih kroni Atut pada pemilu legislatif 9 April 2014.

Usaha memperbaiki Banten akan gagal jika struktur pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif masih dikuasai kroni Atut. Sudah saatnya masyarakat sadar bahwa Atut dan kroninya adalah musuh bersama yang nyata telah banyak merugikan dan menyengsarakan masyarakat Banten.

"Mahasiswa Banten akan mendukung penuh dan akan turut terlibat dalam pelaksanaan kongres agar kroni Atut tak lagi memonopoli Banten. Elemen mahasiswa akan kampanyekan pada peserta kongres untuk bersama tak memilih kroni Atut di pemilu mendatang," tambahnya.