TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk membangun komunikasi eksekutif dengan legislatif perlu dibentuk semacam penghubung (liason officer/LO). Itu perlu dibentuk dengan sisten multipartai dan koalisi di Indonesia.

"Menurut saya istana perlu LO yang berhubungan dengan DPR. Selama 10 tahun ini diakukan otodidak. Ditunjuk siapa pejabat strutural yang berhubungan dengan DPR," ujar Calon Presiden Konvensi Partai Demokrat Dino Patti Djalal menjawab pertanyaan Indira Samega dalam 'Uji Publik Capres 2014: Mencari Pemimpin Muda Berkualitas' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu(26/3/2014).

Kedua, Dino mengatakan saat presiden terpilih membentuk kabinet, perlu ada kontrak politik terbuka. Selama 10 tahun belakangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya memiliki kontrak politik dalam kabinetnya namun tidak dibuka ke masyarakat.

"Menurut saya 2014 itu perlu dibuka," kata Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Ketiga, Presiden harus terapkan disiplin koalisi dalam membentuk kabinetnya dengan partai-partai politik. Partai politik yang masuk koalisi siap dengan segala konsekuensi terkait kebijakan pemerintah.

Untuk menjalin komunikasi dan merawat koalisi, Dino mengatakan Presiden perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan legislatif. Misalnya dalam acara breakfast atau morning coffee. Sehingga komunikasi presiden dan DPR tidak hanya satu atau dua kali setahun.

Dino menambahkan jika ada dalam kabinet terbukti membawa kepentingan kelompok, presiden harus ambil tindakan tegas.