Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tanggapan Ketua Pilpres SBY-Boediono Hatta Rajasa Soal Tudingan Anas

Pengakuan Anas Urbaningrum adalah tentang adanya data penyumbang/donatur palsu alias fiktif dalam laporan dana kampanye

Tanggapan Ketua Pilpres SBY-Boediono Hatta Rajasa Soal Tudingan Anas
Tribunnews/DANY PERMANA
Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Ketua Pilpres 2009 Pemenangan SBY-Boedino, Hatta Rajasa angkat suara terkait tudingan mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Ubaningrum.

Pengakuan Anas Urbaningrum adalah tentang adanya data penyumbang/donatur palsu alias fiktif dalam laporan dana kampanye Partai Demokrat pada Pilpres 2009, termasuk dugaan aliran dana Bank Century ke dalam laporan dana partai tersebut.

Kata Hatta, Pilpres 2009 sudah selesai. Laporan keuangan Pilpres pun sudah dipersiapkan oleh Bendrahara dan semua transparan serta sudah diaudit oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu saat itu.

"Semua sudah terbuka dan sumbernya jelas. Semua transparan serta sudah diaudit oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu saat itu. Jadi sudah selesai," tandas Hatta, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma Rabu (26/3/2014), sebelum bertolak ke Lampung.

Kata Hatta yang juga Menteri Kordinator bidang Perekonomian ini, semestinya ketika Anas mengetahui hal itu melaporkannya. Hal itu juga menurut Hatta sudah diatur dalam Undang-undang (UU) mengenai apabila ada sesuatu yang tidak benar dilaporkan dan KPU dan Bawaslu pasti akan menindak-lanjutinya.

"UU sudah mengatur semuanya, sudah diaudit, sudah ditetapkan, transparan dan terbuka. Mestinya ketika mengetahui hal itu dilaporkan," tutur Hatta.

Sebelumnya, penasiah huku, pribadi dan keluarga SBY, Palmer Situmorang, belum bisa memberikan banyak tanggapan atas pengakuan Anas tentang adanya data penyumbang/donatur palsu alias fiktif dalam laporan dana kampanye Partai Demokrat pada Pilpres 2009. Termasuk dugaan aliran dana Bank Century ke dalam laporan dana partai tersebut.

Menurut Palmer, kebenaran mengenai penyumbang/donatur dana kampanye Partai Demokrat pada Pilpres 2009 tersebut menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara, ada tidaknya tindak pidana terkait pelaporan dana tersebut menjadi bagian kewenangan Polri.

"Soal data dana fiktif, KPU atau KPPU yang memeriksanya, atau Polri sebagai penyidik pidana umum," kata Palmer melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Minggu (23/3/2014).

Palmer juga membantah kliennya pernah memberikan uang Rp 300 juta kepada Anas sebagai ucapan terima kasih atas pemenangan Pileg dan Pilpres 2009. Palmer meyakini SBY tidak memberikan uang yang diakui oleh Anas telah digunakan sebagai uang muka pembelian Toyota Harrier itu.

Menurutnya, keterangan Anas Urbaningrum yang sudah disampaikan kepada penyidik KPK itu adalah cerita lama yang telah diperbarui untuk tujuan membunuh karakter individu kliennya selaku pimpinan Partai Demokrat. Selain itu, pernyataan Anas itu bertujuan untuk menghancurkan elektabilitas Partai Demokrat pada masa kampanye Pileg 2014 saat ini.

Ikuti kami di
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas