TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Jakarta Rommy menyayangkan berbelitnya rantai birokrasi di pemerintah provinsi DKI Jakarta selama kepemimpinan Jokowi-Ahok. Hal tersebut dikatakan Rommy terkait penerimaan bus Trans Jakarta oleh pihak swasta yang hingga kini belum rampung urusannya.

"Ini menunjukkan budaya birokrasi kita selama ini yakni yang mudah kalau bisa dipersulit. Padahal sebenarnya ini bukan hal yang ruwet untuk diselesaikan," ujar Rommy dalam pernyataannya, Jumat(28/3/2014).

Upaya reformasi birokrasi di Pemprov DKI Jakarta sebenarnya kata Rommy sudah diperlihatkan duet Jokowi-Ahok. Namun, usaha tersebut sangat membutuhkan energi besar.

Karena itu lanjut Rommy agar reformasi birokrasi terrealisasi dibutuhkan pemimpin yang tegas seperti era Ali Sadikin.

"Jadi, saya dukung gaya kepemimpinan Ahok yang tegas sekali mengatasi "rente birokrasi" di DKI. Saya berharap siapapun yang memimpin Jakarta ini, harus punya energi besar serta ketegasan dan keberanian untuk meletakkan pondasi perubahan di tengah carut marutnya birokrasi kita. Selain kepala daerah yang baik, maka diperlukan juga legislatif yang baik dan supportif. Untuk itu masyarakat Jakarta harus cerdas memilih caleg-caleg yang juga punya misi perubahan."ujarnya.

Lebih jauh Rommy menjelaskan kebanyakan birokrasi saat ini kurang menghargai kepala daerah yang cuma menjabat selama 5 tahun. Sementara katanya jabatan PNS jabatan seumur hidup dan tidak ada sanksi pemecatan.

" Tak jarang juga, kepala daerah dikerjai oleh para aparat ini jika ingin melakukan perubahan yang baik. Sehingga, memang perlu ada keberanian dan ketegasan kepala daerah jika ingin melakukan reformasi birokrasi. Dan perlu juga dukungan penuh dari masyarakat terhadap kepala daerah yang punya semangat perubahan," kata Rommy.