Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Konsep Ekonomi Kerakyatan Pakde Karwo Memantik Apresiasi

"Angka tersebut menunjukan bahwa sumbangan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sungguh sangat luar biasa," ucapnya.

Konsep Ekonomi Kerakyatan Pakde Karwo Memantik Apresiasi
Tribunnews/Herudin
Ketua DPR RI, Marzuki Alie (kanan), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman (dua kiri), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD (tengah), Gubernur Jatim, Soekarwo (dua kanan), dan mantan KSAD, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu (kiri) saat hadir menjadi pembicara pada Dialog dan Debat Materi Deklarasi Politik Suara ILUNI UI di Aula FK UI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (28/3/2014). Dialog tersebut menyoroti krisis jati diri bangsa dan upaya untuk mencapai perubahan yang lebih baik melalui Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konsep ekonomi kerakyatan yang diterapkan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Dr Soekarwo dalam mensejahterakan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menuai apresiasi seluruh hadirin yang menyaksikan debat calon presiden yang berlangsung di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FEUI), Jumat ( 28/3/2014).

Sebagai salah satu peserta debat, Soekarwo menjelaskan bahwa saat ini jumlah UMKM di Jatim mencapai 6.825.931 unit, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 11.117.439 orang. Dengan rincian usaha mikro sebanyak 95,71 persen, kecil 3,84 persen, dan menengah 0,45 persen.

"Jadi apa yang menjadi buah pikiran ILUNI UI dalam memperkuat dan mengutamakan kepentingan ekonomi kerakyatan sudah saya lakukan. Saya mendukung gagasan tersebut untuk direalisasikan ke depannya," kata dia.

Pria yang akrab disapa dengan panggilan Pakde Karwo menjelaskan, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya di atas 50 persen. Tahun 2009 sumbangan UMKM terhadap PDRB Jatim 53,49 persen, tahun 2010 meningkat menjadi 53, 82 persen, tahun 2011 menjadi 54,34 persen, dan 2012 mengalami peningkatan 0,14 persen menjadi 54,48 persen.

"Angka tersebut menunjukan bahwa sumbangan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sungguh sangat luar biasa," ucapnya.

Pakde Karwo menambahkan, pada ranah ekonomi berlakunya prinsip pasar bebas dalam sektor publik adalah diskriminasi dan menyingkirkan orang-orang miskin di sektor pelayanan dasar serta serta pelayanan publik lainnya. Karena pasar hanya melayani mereka yang bisa membeli, bukan melayani mereka yang membutuhkan.

"Dengan mengenali prinsip dasar pasar bebas, maka kita semakin paham apa makna dari visi yang tersirat dalam pasal 33 UUD 1945. Dimana ekonomi di bangun berdasarkan asas kekeluargaan. Bukan pasar bebas sebagaimana muncul pada pasal 33 hasil amandemen," ujarnya.

Pakde Karwo menambahkan, menjadi sangat mengkhawatirkan jika libralisme dengan hukumnya merambah pada sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lain-lain yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Rendy Sadikin
  Loading comments...
Tags:
Soekarwo
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas