TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak memberikan kemajuan dalam kebebasan beragama. Padahal, SBY telah menjabat sebagai Presiden RI selama 10 tahun.

Dalam survei Setara Institute, selama dua periode kepemimpinan SBY, hampir seluruh responden (96 persen) menyatakan tidak ada kemajuan sama sekali. Sedangkan empat persen responden yang menyarakan terdapat kemajuan dibidang pelayanan publik, pendidikan agama, kesadaran toleransi dan plurarisme serta kebebasan mendirikan tempat ibadah.

Selain itu, SBY juga dinilia tidak layak mendapatkan penghargaan kebebasan beragama. SBY pada tahun 2013 menerima penghargaan Worl Statesman Award dari Appeal of Consciense Foundation.

Lembaga tersebut menilai SBY berhasil dalam merawat dan menjaga kerukunan umat beragama. "Para korban pelanggaran kebebasan beragama semakin terkejut dan mencibir prestasi SBY," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam paparan survei di kantor Setara, Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Bonar mengungkapkan penghargaan tersebut suatu ironi dimana masih banyak korban pelanggaran kebebasan beragama yang belum mendapatkan hak sebagai warga negara. Tetapi pemimpinnya mendapatkan penghargaan yang bertolak belakang dengan fakta yang ada.

Hasil survei Setara Institute memperlihatkan 98 persen responden menilai SBY tidak layak menerima penghargaan tersebut. Adapun sebanyak 2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Setara menggelar survei bertujuan untuk mengetahui persepsi 100 korban kebebasan beragama tentang pemilu 2014. Laporan survei 100 korban kebebasan beragama diperoleh dengan melakukan tanya-jawab terhadap para respondeng sejak tanggal 5 Maret-30 Maret 2014.

Survei kuantitatif ini menggunakan metode purposif dalam menetapkan sampel survei dimana Setara menetapkan secara cermat 100 korban kebebasan beragama yang memiliki ciri-ciri spesifik dan karakteristik tertentu sehingga relevan dengan struktur dan tujuan penelitian.