TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas tak menampik pihaknya akan meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan atau buffer stock untuk kejadian luar biasa (KLB) di Kementerian Kesehatan tahun 2005‎. Kasus itu sebelumnya ditangani Mabes Polri, namun dari upaya supervisi, KPK juga dilibatkan untuk menanganinya saat ini.

"Hampir pasti," kata Busyro saat ditanya wartawan kemungkinan Siti Fadillah jadi tersangka dalam kasus tersebut.

Busyro mengatakan hal itu kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam acara sebuah diskusi di Kampus Perbanas, Kuningan, Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Meski begitu, Busyro Muqoddas mengaku sampai saat ini surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Siti Fadillah belum sampai ke mejanya.

"Sampai sebelum libur, belum ada di meja saya," tegasnya.

Siti Fadillah sebelumnya ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaaan alat kesehatan atau buffer stock senilai Rp 15.548.280.000 miliar, untuk kejadian luar biasa, Kementerian Kesehatan tahun 2005.

Dalam kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 6.148.638 milyar tersebut, ia diduga telah menyalahgunakan kewenangnya terkait pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk KLB dengan metoda penunjukkan langsung yang dilaksanakan Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan pada tahun 2005.

Dalam kasus tersebut, sejumlah pihak disebut-sebut ikut bermain. Di antaranya adalah Rudi Tanoe. ‎Tapi dalam banyak kesempatan, kakak kandung bakal Cawapres Partai Hanura, Hary Tanoe itu sudah membantahnya.

Hingga berita ini diturunkan, Tribun belum mengkonfirmasi ke Siti Fadillah maupun tim pengacaranya.