Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tunjangan Sertifikasi Guru Madrasah Diharapkan Cair pada Pertengahan Mei

Kementerian Agama (Kemenag) berharap bisa membayar tunjangan sertifikasi guru Madrasah pada pertengahan Mei mendatang

Tunjangan Sertifikasi Guru Madrasah Diharapkan Cair pada Pertengahan Mei
Warta Kota/henry lopulalan/henry lopulalan
DEMO GURU HONORER - Para tenaga honorer kategori 2 (K2) yang juga terdiri dari guru honorer dari berbagai wilayah pulau jawa berunjuk rasa di depan Istana Merdeka,Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2014). Mereka menuntut pemerintah tetap mengangkat para honorer yang tidak lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) K2 menjadi PNS karena masa kerja mereka lebih dari 15 tahun. (Warta Kota/henry lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) berharap bisa membayar tunjangan sertifikasi guru Madrasah pada pertengahan Mei mendatang. Saat ini proses pembayaran tunjangan itu masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Nur Syam, yang didampingi Direktur Pendidikan Madrasah M Nur Kholis Setiawan pada Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Selasa (8/4) mengatakan, Itjen Kemenag sudah melakukan proses audit sejak pertengahan Maret. Adapun BPKP, sekarang ini sedang melakukan desk evaluation dan akan segera turun ke lapangan.

“Pertengahan Mei, diharapkan selesai dan ada kepastian hasil audit, baru proses untuk pembayaran bisa dilakukan,” kata Nur Kholis, seperti dikutip Tribunnews dari situs resmi Setkab.

Ia menyebutkan, audit BPKP dan Itjen dilakukan mengingat adanya perbedaan antara data hasil desk review BPKP terhadap tunjangan sertifikasi guru yang terhutang dengan data Kementerian Agama.

Berdasarkan hasil pendataan dan penghitungan Kementerian Agama, tunjangan sertifikasi guru agama yang terutang periode 2008–2013 sebesar Rp 3,056 triliun. Jumlah ini mencakup tunjangan guru madrasah, guru PAI, guru Bimas Kristen, guru Bimas Katolik, guru Bimas Hindu, dan guru Bimas Buddha. Sedangkan data desk review tunggakan tunjangan sertifikasi guru Kementerian Agama tahun 2008–2013 menurut BPKP mencapai Rp 4,7 triliun.

Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Agama, Kemdikbud, dan BPKP juga menyimpulkan bahwa dari hasil desk review dan sampling ujicoba audit BPKP terhadap 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dijumpai beberapa permasalahan, antara lain adanya duplikasi dan beberapa guru yang seharusnya tidak berhak menerima. Dengan demikian, diperlukan audit yang menyeluruh.

Ikuti kami di
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas