TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekitar 20 personel dari Polsek Menteng menjaga kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro No 60, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/4/2014) siang.

Wakapolsek Menteng, Kompol M Nababan mengatakan pengamanan kantor PPP ini adalah pengamanan biasa.

"Ini anggota saya yang biasa jaga di dekat sini," ujar Nababan saat ditemui di kantor PPP.

Pantauan Tribunnews, sejumlah anggota Satuan Sabhara dengan motor perintisnya berjaga-jaga di depan kantor PPP.

Diketahui, PPP mengalami konflik di antara para pengurus partainya diawali raihan suara partai dari Pileg 9 April 2014 yang tidak maksimal.

Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, menilai salah satu penyebab keadaan itu karena langkah salah kaprah ketua umum partainya, Suryadharma Ali, yang justru menghadiri acara kampanye Partai Gerindra di SUGBK Jakarta pada 23 Maret 2014 lalu.

Ia menilai apa yang dilakukan Suryadharma Ali itu adalah melanggar hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Bandung 9 Februari 2014.

Mukernas PPP di Bandung pada 9 Februari 2014 memutuskan, SDA sebagai capres dari PPP. Ada enam nama bakal  cawapres yang muncul saat itu untuk mendampingi Suryadharma Ali, seperti Joko Widodo, Jusuf Kalla, Khofifah Indar

Parawansa, dan tidak ada nama Prabowo Subianto. Adapun penjajakan koalisi kepada parpol lain dilakukan usai Pileg 9 April 2014.

Menurut Emron, seharusnya saat para pengurus dan kader PPP 'berperang' di masa Pileg untuk mendapatkan suara partai, SDA selaku capres partai melakukan penjajakan dengan 7 bakal cawapres sebagaimana hasil Mukernas Bandung.

Wakil Ketua Umum PPP Soharso Manoarfo dan lima Ketua DPW PPP tingkat provinsi yang menyuarakan hal yang sama berupa mosi tidak percaya pada kepemimpinan Suryadharma Ali justru dipecat oleh orang nomor satu partainya itu. Mereka dianggap melanggar AD/ART partai karena dianggap berupaya melakukan pemakzulan terhadap ketua umum.

Terkini, Suryadharma Ali juga menggeser Muchammad Romahurmuziy dari posisi Sekjen PPP. Namun, Romi langsung menolak rotasi posisinya itu karena dianggap prosesnya tidak sah sesuai AD/ART partai alias cacat.

Belum selesai konflik dengan jajaran pengurus partainya, Suryadharma Ali mengambil keputusan mencengangkan berupa koalisi PPP dengan Partai Gerindra dan dukungan pencapresan Prabowo Subianto.

Namun, para pengurus yang dipecat melakukan penolakan dan perlawanan dengan menggelar Rapimnas di kantor PPP yang akan dilakukan pada malam ini. (abdul qodir)