TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Gratifikasi KPK menyimpulkan 256 Ipod yang dilaporkan para penerima didapat saat pernikahan anak Sekretaris MA, Nurhadi, akan disita dan diserahkan ke negara.

"Kalau nggak salah, (kesimpulan analisa Direktorat Gratifikasi KPK) itu dikembalikan ke negara," ujar juru bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Namun, nasib lanjutan mengenai ratusan Ipod tersebut masih menunggu hasil pembahasan pimpinan KPK. Saat ini, pihak pimpinan KPK masih terus menelaah hasil analisa Direktorat Gratifikasi itu.

"Dari Direktur Gratifikasi sudah dilaporkan ke pimppinan, tapi sampai tadi belum ada keputusan dari pimpinan," jelas Johan.

Hasil analisa Direktorat Gratifikasi, Ipod yang diterima sebagai souvenis pernikahan putri Nurhadi bernilai Rp 699 ribu per unit.

Sementara, kode etik hakim melarang penerimaan pemberian berapapun nilainya terkait perkara ataupun konflik kepentingan.

Johan menjelaskan, sebuah barang atau penerimaan hadiah yang dilaporkan ke KPK adalah karena terindikasi gratifikasi.

Dan selanjutnya, KPK berkewajiban untuk menelaah apakah barang itu boleh diterima seorang penyelenggara negara atau tidak.

"Semua pemberian itu bisa masuk gratifikasi, tidak ada batasan nilainya. Yang memutuskan ada deliknya itu harus dilaporkan ke KPK," kata Johan.

Jika kesimpulan akhir bahwa barang tersebut tidak boleh diterima dan diserahkan ke negara, maka selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan pelalangan.

"Pelaporan (hasil lelang) ke negara ini masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP," tukasnya.