Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Pemerintah Harus Hentikan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

Rm. Franz Magnis Suseno mengatakan pemerintah harus menghentikan fenomena kekerasan seksual

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Pemerintah Harus Hentikan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan
Abraham Utama/Tribunnews.com
Rm. Franz Magnis Suseno ketika ditemui seusai seminar bertajuk Iman, Hati Nurani, dan Kebenaran: Berhadapan dengan Tantangan Zaman di Gedung Aula Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2014) siang. (Tribunnews/Abraham Utama) 

Laporan Wartawan Tribunnews, Abraham Utama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Filsafat STF Driyakarya Rm. Franz Magnis Suseno mengatakan pemerintah harus menghentikan fenomena kekerasan seksual yang marak terjadi di lembaga pendidikan di Indonesia.

"Persoalan ini adalah puncak gunung es," ujarnya seusai menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Iman, Hati Nurani, dan Kebenaran: Berhadapan dengan Tantangan Zaman di Gedung Aula Gereja Katedral Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2014) siang.

Fenomena kekerasan seksual ini menurutnya sangat luas dan belum tersentuh sama sekali. Untuk itu ia berharap pemerintah dapat membongkar kasus yang terjadi di Jakarta International School (JIS) dan menyelesaikannya di pengadilan.

Ia menambahkan proses itu jangan berhenti di meja hijau saja. "Harus ada lanjutannya. Pemerintah harus melakukan kontrol," kata pria yang baru meluncurkan buku terbarunya berjudul 'Iman dan Hati Nurani' ini.

Untuk menghentikan kekerasan yang semakin marak, ia menganggap pemerintah harus lebih dulu mengajak para korban kekerasan seksual dan keluarganya untuk bicara kepada publik tentang apa yang terjadi.

"Kasus-kasus yang ada harus dibuka meskipun beberapa masyarakat menganggap itu hal yang tabu," tuturnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Pastor berusia 77 tahun ini bercerita persoalan ini sebenarnya terjadi di banyak sekolah di Indonesia, baik sekolah sekuler, religius, negeri maupun swasta. Bahkan, menurutnya, di banyak negara Barat masalah sama juga terjadi.

Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan institusi pendidikan memikul tanggungjawab mencegah hal ini berulang lagi. Tapi, ia ingin seluruh masyarakat juga ikut melakukan pengawasan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas