TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagai cara harus dilakukan agar dapat mencegah permainan anggaran di DPR. Satu di antaranya dengan peran aktif sejumlah lembaga termasuk penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Investigasi Dan advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan lembaga penegak hukum seperti KPK dapat mencegah hal itu dengan menyadap alat komunikasi seluruh legislator Senayan. Menurut Uchok, KPK tidak perlu 'pandang bulu' melakukan hal tersebut.

"Nomor HP sudah disadap sebagai pengawasan kepada anggota DPR. Jangan bayangkan manual, satu per satu," ungkap Uchok Sky Khadafi, Minggu (4/5/2014).

Uchok menilai itu sebagai antisipasi rentannya permainan anggaran di DPR. Terlebih, sebentar lagi akan masuk politikus baru yang telah lolos dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014.

Selain KPK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga harus ikut andil mencegah hal tersebut. "PPATK juga tidak diam, seperti mereka juga melacak nomor rekening mereka," ujarnya.

Uchok juga menyinggung peran serta Badan Kehormatan (BK) DPR. Meski tak membeberkan lebih detail mengenai hal tersebut, Uchok menyarankan jika komposisi orang-orang di dalam BK diisi oleh tokoh publik.

"BK itu harus diubah komposisi orangnya. Jadi selama ini, BK diisi orang-orang DPR. Sekarang harus diisi tokoh-tokoh publik," imbuhnya.