TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zarkasih Nur, mengatakan Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali, sempat memberitahu petinggi partai lainnya, soal rencana pertemuan di Hotel JS Luwansa.

Saat dihubungi Tribunnews.com, Zarkasih mengaku saat itu Suryadharma memberitahu bahwa ia akan mengumpulkan para ketua DPW, dan sejumlah petinggi partai lainnya, untuk mendengarkan aspirasi mereka soal calon presiden. Zarkasih pun tidak mempermasalahkan hal itu.

"Karena kita sudah islah, ya sudahlah," katanya.

Ternyata pertemuan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Jumat lalu (2/5/2014) itu, Suryadharma menyodorkan draft kesepakatan, yang antara lain berisi persetujuan untuk mendukung calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam draft tersebut juga disebut soal persetujuan perpanjangan masa jabatan Suryadharma hingga setahun setelah pemilu presiden (pilpres).

Hal itu pun membuat geram sejumlah kader PPP, pasalnya Suryadharma dianggap bisa memicu konflik yang belum lama padam di tubuh PPP. Suryadharma dianggap telah melanggar kesepakatan islah yang dipimpin Ketua Majelis Syariah DPP PPP, KH Maimun Zubair, dan dianggap melanggar hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Bogor.

"Ini perbuatan sepihak, kita akan minta klarifikasi (Suryadharma) di Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional pada 10 Mei, red)," ujarnya.

Dukungan Suryadharma untuk Prabowo sebelumnya juga telah memicu konflik di tubuh PPP, yakni pada 23 Maret lalu saat Suryadharma hadir dan ikut berorasi di kampanye Partai Gerindra. Pada 18 April, Suryadharma mengumumkan dukungannya untuk Prabowo, sejumlah kader PPP yang menentang Suryadharma pun menggelar Rapimnas, yang hasilnya adalah pencopotan sementara Suryadharma, dan menyatakan dukungan terhadap Partai Gerindra tidak pernah ada.

Kisruh tersebut akhirnya selesai pada forum islah yang digelar KH Maimun Zubair. Semua pihak juga setuju untuk menunjuk Majelis Musyawarah Partai yang akan menentukan arah koalisi, dan hal itu akan dikukuhkan di Mukernas. Namun pada Jumat lalu Suryadharma kembali melanggar hal itu, dengan menyodorkan draft persetujuan pendukungan Prabowo.