TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto, mengklaim tidak paham dengan kasus korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum Makassar. Kasus tersebut sudah menjerat mantan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka.

"Saya kan baru. Belum paham betul seperti apa. Dan saya belum mempelajari ini. Jadi makanya saya harus pelajari," kata Ramdhan usai mengikuti paparan survei integritas dan rekomitmen peserta Support to Indonesia's Islands of Integrity (SIPS) di kantor KPK, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Ramdhan mengaku, kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp38,1 miliar itu menjadi pelajaran utama bagi pihaknya.

"Kebetulan saya punya misi adalah mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi. Maka yang pertama saya buat adalah transparansi," ujarnya.

KPK sudah menetapkan Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka korupsi, pada Rabu (7/5/2014). Ilham menjadi tersangka bersama Hengky Wijaya terkait kasus kerjasama kelola dan transfer untuk instalansi PDAM Kota Masakasar tahun anggaran 2005-2006.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.