TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan, partainya akan mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki gagasan paling dekat dengan Demokrat.

Saat ini Demokrat masih bersikap netral, setidaknya sampai Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendengar langsung paparan dari dua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Siapa yang punya visi, misi, platform dan programnya paling dekat dengan Demokrat, itu yang akan didorong," kata Mubarok saat dihubungi, Rabu (28/5/2014).

Mubarok mengatakan, SBY akan bertemu dengan Jokowi dan Prabowo pada 1 Juni 2014. Dalam pertemuan itu, Joko Widodo dan Prabowo Subianto secara bergiliran akan memaparkan visi dan misinya kepada SBY. Lokasi pertemuan masih belum dapat dipastikan.

Mubarok menuturkan, gagasan Jokowi akan diketahui oleh SBY melalui program yang dipaparkan. Selama ini, kata dia, Demokrat menilai visi dan misi Jokowi masih belum terlihat secara gamblang.

Beda halnya dengan Prabowo Subianto, kata Mubarok, program dan gagasannya telah banyak disampaikan. Terlebih SBY memiliki kedekatan dengan pendamping Prabowo, Hatta Rajasa, karena masuk dalam kabinet Indonesia Bersatu.

Atas dasar itulah Demokrat lebih condong bergabung dengan poros koalisi yang dibangun Partai Gerindra.

"Sampai sekarang Demokrat masih dekat ke Prabowo. Di rapimnas, 20 persen lebih mendukung Prabowo, kalau Jokowi tidak ada sama sekali," tandasnya.

Jika Demokrat nantinya bergabung dengan poros pendukung Prabowo-Hatta, maka komposisi dalam koalisi tersebut hampir sama dengan komposisi koalisi Indonesia Bersatu II. Bedanya, poros tersebut tanpa PKB yang mendukung Jokowi-JK.

Selain itu, dalam poros Prabowo-Hatta juga ada dua parpol lain, yakni Gerindra dan PBB. Pihak Prabowo-Hatta memang gencar mengajak Demokrat bergabung.

Secara formal, Demokrat tidak terlibat dalam Pilpres 2014 lantaran gagal membentuk poros baru untuk mengusung peserta Konvensi. Demokrat tidak bergabung dalam salah satu poros ketika pendaftaran peserta Pilpres ke KPU.