TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden 2004-2009 Jusuf Kalla menyebut mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda inisiator konferensi dan seminar Internasional di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun 2004-2005. Kegiatan itu diduga KPK berbau praktek korupsi.

Menurut JK, konferensi itu menjadi tanggungjawab Kemenlu karena menterinya saat itu yang mengajukan permohonan membuat kegiatan.

"Konferensi tentu diajukan Menlu (Hassan Wirajuda) ke pemerintah, dan pemerintah setuju," kata JK saat bersaksi untuk meringankan terdakwa mantan Sekjen Kemenlu Sudjanan Parnohadiningrat di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/5/2014).

Menurut JK, Sudjanan yang pada saat itu sebagai Sekretaris Jenderal Kemenlu bertanggungjawab terhadap konferensi.

Meski demikian, JK tak memungkiri jika Presiden saat itu yaitu Megawati Soekarnoputri tidak mengatur tentang tata cara konferensi. Sebab, hal tersebut sudah termaktub dalam Keppres nomor 80 tahun 2003.

Pada saat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) awal tahun 2004, JK tak memungkiri jika presiden saat itu Megawati Soekarnoputri menyetujui agar diadakan konferensi internasional terkait peristiwa Bom Bali I tahun 2002.

Peristiwa bom tersebut kepercayaan dunia terhadap Indonesia menjadi menurun. Dengan maksud menaikan kembali kepercayaan dunia terhadap Pulau Dewata itu, bahkan konfrensi tersebut direstui dipindahkan penyelenggarannya ke Bali.

"Jadi ini suatu keputusan darurat di bawah persetujuan Bu Megawati. Sehingga kita memberikan perintah agar semua konfrensi internasional dipindahkan ke Bali, supaya Bali dikenal di luar negeri tetap aman," kata JK.

Tak hanya konfrensi terkait Bom Bali itu, pelaksanaan kegiatan konferensi internasional terkait dengan bencana Tsunami Aceh pada akhir 2004 juga dimaksudkan untuk merebut simpati dunia. Sebab, dengan begitu mata dunia menjadi terketuk dengan bencana Tsunami Aceh.

"(Tsunami) Itu kasus aceh. Karena pemerintah tidak mampu mengatasi segera maka diadakan konferensi dengan PBB, memindahkan sidang PBB dari New York (AS) ke Jakarta," kata JK.

Meski begitu, JK mengaku tak tahu menahu jika ada korupsi yang diduga KPK dilakukan Sudjanan terkait penggunaan anggaran koferensi. Karena itu, lanjut JK, pihaknya tak akan terlalu jauh mencampuri urusan hukum tersebut.

"Itu soal lain, itu pertanggungjawaban masing-masing," tegas Cawapres 2014 tersebut.

Sudjanan sendiri didakwa Jaksa KPK melakukan korupsi dana pelaksanaan kegiatan pertemuan dan konferensi internasional di Kemlu tahun 2004-2005.

Dia didakwa menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan 12 kegiatan sidang dan konferensi internasional dengan taksiran kerugian keuangan negara dalam perkara ini Rp 11,091 miliar.

Dalam dakwaan dipaparkan selain menunjuk langsung PCO dan menggelembungkan biaya kegiatan, jaksa juga menyebut, Sudjadnan memanipulasi tujuh laporan kegiatan pertemuan dan sidang-sidang internasional.

Kegiatan itu di antaranya Pertemuan Regional Tingkat Menteri Mengenai Pemberantasan Terorisme di Hotel Grand Hyatt Bali pada 3-5 Februari 2004.

Kemudian acara pertemuan ke 29 Inter Agency Procurement Working Group di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta 31 Mei-4 Juni 2004, pertemuan/Lokakarya Pemuda dan Kemiskinan di Asia Tenggara/Youth and Poverty in South East Asia di Hotel Melia Purosani Yogyakarta 2-5 Agustus 2004.

Selai itu adalah sidang Komite Prepcom III Review Conference NPT 2004 di Hotel Bali Intercontinental 14-16 Desember 2004, Dialogue on Interfaith di Yogyakarta 3-10 Desember 2004, Senior Official Meeting (SOM) ASEAN untuk Asia Erurope Meeting (ASEM) pada 15-23 Desember 2004 di Bali.

Kemudian SOM I Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika pada 29 Maret-5 April 2005 di Hotel Borobudur Jakarta, dengan cara seolah-olah menggunakan PCO.