Kebijakan daerah dan pusat sering tidak sinkron. Kondisi ini membuat berbagai kebijakan dari pusat tidak bisa berjalan.  

Jakarta - Untuk mengatasi daerah yang bandel dan tidak mengikuti instruksi pemerintah pusat, Joko Widodo (Jokowi) mempunyai strategi jitu.  Caranya dengan melakukan politik anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kenapa daerah tidak mengikuti pusat? Sebenarnya, bisa membuat daerah mengikuti (pusat) dengan cara politik anggaran. Dengan politik anggaran kita bisa kendalikan daerah. Ada reward and punishment. Bisa DAK (dana alokasi khusus) dipotong atau dikurangi, ini bisa membuat daerah ketakutan," kata Jokowi saat acara Debat Kandidat Capres dan Cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin 9 Juni 2014 malam. 

Strategi Jokowi ini diyakini oleh Direktur LEPM UI, M. Ikhsan sangat jitu. "Saya setuju dengan strategi itu. Memang harus ada reward and punishment," kata Ikhsan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa 10 Juni 2014. 

Lanjut dia, kebijakan reward and punishment sebenarnya sudah dilakukan jaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, kebijakan itu lebih pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). 

Ada tiga macam kriteria dalam sistem tersebut, yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu, dan LKPD mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. 

Kebijakan reward and punishment ini perlu diperluas, seperti usulan Jokowi. Tak hanya untuk LKDP, namun juga untuk kebijakan-kebijakan pusat lainnya. Dengan demikian pemerintah pusat bisa mensinkronkan kebijakannya dengan pemerintah daerah. Strategi Jokowi ini dianggap jenial untuk meredam kebijakan daerah yang serampangan. (skj) (Advertorial)