Suara buruh terbelah: ada yang mendukung, namun banyak yang tidak mempercayai janji tersebut

Jakarta - Janji memperjuangan kesejahteran buruh berulang kali diucapkan calon presiden Prabowo Subianto jika terpilih menjadi presiden pada pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Sistem kerja outsourcing, kenaikan upah sebesar 30 persen dan revisi kebutuhan hidup layak menjadi 84 item pada tahun 2015 merupakan sejumlah janji yang diumbar calon presiden yang diusung koalisi Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PBB ini.

Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi bahkan mengklaim jika partainya merupakan satu-satunya partai yang selama ini lantang menolak sistem outsourcing. " Memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi bukan hal yang yang mustahil untuk segera dihapuskan," ujar Suhardi saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, beberapa waktu lalu. 

Atas janji tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa untuk menjadi pasangan calon presiden-wakil presiden 2014. Said Iqbl, presiden Konfederasi menyebutkan,  Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu dinilai sebagai satu-satunya bakal capres yang berani menandatangani kontrak politik dengan kaum buruh. Said menjanjikan akan memberikan 1,7 suara anggota KSPI yang tersebar di 20 provinsi.

Kendati berbagai kelompok pegiat HAM dan organisasi buruh menentang langkah Said Iqbal mendukung Prabowo yang kerap dikaitkan dengan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, namun ia tetap tak bergeming. Bahkan dalam sebuah diskusi yang digelar di Fisip Universitas Indonesia, Depok 25 Maret 2014, Said menegaskan jika persoalan HAM sulit dikaitkan dengan isu buruh.

Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menganggap angin lalu janji Prabowo dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh tersebut, karena pada praktiknya tak ada bukti kongret langkah Prabowo memperjuangan nasib buruh. Yang terjadi justru sebaliknya, buruh di perusahaan Prabowo, PT Kertas Nusantara di Kalimantan Timur, malah sempat tidak mendapatkan upahnya selama berbulan-bulan. 

Selain itu, imbuh Nining, dalam sejarah pemilu di era reformasi, kaum buruh telah terlalu sering menelan janji muluk di masa kampanye. "Tapi hingga saat ini janji tersebut sama sekali tidak pernah terealisasi," kata Nining Elitos 10 Juni 2014. "Kami sama sekali tidak percaya atas janji Prabowo tersebut," lanjutnya.

Di pemilu 2014, Nining Elitos kembali mengingkatkan agar kaum buruh tidak menggantungkan nasibnya kepada elite politik yang tidak memiliki rekam jejak bagus.  "Kaum buruh buruh harus tetap memiliki daya juang sendiri dalam memperjuangkan nasibnya," tegas dia. (skj) (Advertorial)