Rentang geografis membuat birokrasi tidak efektif. Konsep e-goverment Jokowi bisa jadi solusi.

Jakarta - Rentang geografis membuat birokrasi tidak efektif. Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan e-goverment agar bisa memantau kondisi di daerah dan mendorong daerah untuk lebih transparansi. 

Menurut Jokowi, e-government, dari budgeting, procurement, audit, purchasing, cash flow management system bisa dilakukan. “Tinggal saya pencet tab bisa kelihatan semuanya. Panggil saja programmer, bisa dan sudah dilakukan,” kata dia dalam debat calon presiden dan wakilnya, Senin  malam 9 Juni 2014.

Keinginan Jokowi mengundang progamer untuk turut membangun Indonesia, disambut gembira oleh para programer. Alfado, seorang programer, mengatakan bahwa perlu memberdayakan progamer untuk ikut terlibat dalam pembangunan. "Salah bila pemerintah hanya mengandalkan sumber daya alam. Sektor industri kreatif juga harus mendapat porsi," kata dia.

Penerapan e-goverment sudah dilakukan Jokowi ketika menjabat sebagai Walikota Solo. Hal ini membuatnya menerima penghargaan e-government dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Juni 2012. Penghargaan ini diberikan karena Jokowi dinilai berhasil dalam penerapan e-government di pemerintah kota Solo.

Di DKI Jakarta, kinerja Jokowi terkait e-government juga mendapat perhatian dari Menteri luar Negeri Inggris William Hague. Dia menyambangi Jokowi di Balai Kota, Selasa 28 Januari 2014. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 60 menit ini mereka membicarakan good government dan transparansi internasional. Berbagai langkah yang dilakukan Jokowi di DKI Jakarta, mirip dengan apa yang sedang dilakukan di Inggris, seperti e-catalog dan e-government. (skj) (Advertorial)