Jokowi-JK menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Bertekad membuka Kedutaan Besar RI di Ramallah, bukan diurus dari Yordania.

Jakarta - Tak ada yang meragukan dukungan Indonesia terhadap negara Palestina merdeka. Tapi pada debat calon presiden hari Minggu 22 Juni lalu, calon presiden menegaskan dukungan itu sebagai prioritas kebijakan luar negeri pemerintahannya. "Di sini saya dan JK punya komitmen untuk mendukung penuh Palestina jadi negara merdeka, dan berdaulat dan mendukung penuh Palestina jadi anggota penuh PBB," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan, ada empat priorotas dalam bidang politik luar negeri yang akan dilakukannya bersama JK jika nantinya memimpin Indonesia. Keempat prioritas itu menyangkut perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, perlindungan sumber daya maritim, produktivitas dan daya saing, serta keamanan regional kawasan dan menjaga ketertiban dunia. Upaya untuk memerdekakan Palestina masuk dalam program Jokowi-JK dalam menjaga ketertiban dunia.

Esoknya, calon wakil presiden Jusuf Kalla bahkan menegaskan rencana nyata mereka untuk mendukung Palestina dalam bentuk pembukaan kantor Kedutaan Besar RI di ibukota pemerintahan Palestina, Ramallah. "Sebagai negara muslim terbesar, maka harus lebih keras lagi untuk membantu penyelesaian. Kita akan buka kedutaan di Ramallah, bikin kedutaan di Palestina," kata Jusuf Kalla di Pandeglang, Banten.

Selama ini, kepentingan Indonesia di Palestina hanya diurus lewat Kedutaan Besar RI di Amman, Yordania. Sementara pihak Palestina sudah memiliki kantor kedutaannya di Jakarta. Adapun dengan Israel, Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik.

"Palestina adalah negara yang wajib dibantu karena sudah mengalami konflik berkepanjangan berskala internasional," kata JK. Ia mengaku, selama ini telah menaruh perhatian besar terhadap Palestina misalnya lewat partisipasi Palang Merah Indonesia yang ia pimpin. Dia berharap nantinya bantuan tersebut bisa diperbesar jika Joko Widodo dan dia terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini sesungguhnya tak pernah surut, tapi tak beranjak ke tahap yang lebih maju.

Harian Jakarta Post seperti dikutip situs berita dakwatuna.com 5 Februari 2012 misalnya menyebutkan, kementerian luar negeri Indonesia baru mengkaji rencana pembukaan kantor perwakilan di Ramallah. “Kami tidak membuka kedutaan besar, tapi cuma kantor perwakilan,” kata juru bicara kementerian luar negeri Indonesia Michael Tene.

Kendati demikian, Michael Tene belum bisa memastikan kapan tepatnya kantor perwakilan Indonesia akan dibuka di Ramallah itu. "Masih dalam tahap penjajakan," katanya. Tidak mudah mengingat untuk tujuan itu, Indonesia harus melakukan koordinasi dengan Israel.

Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Muzzamil Yusuf mendesak agar kementerian luar negeri Indonesia membuka kedutaan besar di Palestina. Muzammil yang duduk di Komisi I DPR bidang Pertahanan dan Urusan Luar Negeri mengatakan, pembukaan kedubes Indonesia di Palestina akan membawa pengaruh positif bagi rakyat Palestina, sekaligus memperkuat hubungan Indonesia-Palestina.

Masyarakat Indonesia sudah lebih maju menyatakan dukungannya ke Palestina dengan bantuan nyata berupa berdirinya Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Rumah sakit ini berdiri atas gagasan relawan kesehatan MER-C.

Sementara itu, tekad pasangan Jokowi-JK mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus membuka Kedutaan Besar RI langsung di Ramallah ini didukung penuh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin. Dalam konferensi pers DI ruang kerjanya di kantor MUI, Jakarta Selasa 24 Juni, Din Syamsuddin menegaskan, ia berterima kasih kepada Joko Widodo yang telah menyatakan dukungannya secara langsung terhadap kemerdekaan Palestina. Apalagi, rencana pasangan Jokowi-JK hendak membuka kantor kedutaan besar di Ramallah adalah langkah maju dukungan Indonesia terhadap Palestina. (skj) (Advertorial)