TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden RI nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan dirinya lebih unggul dan menguasai isu politik luar negeri dan ketahanan nasional ketimbang Capres Prabowo Subianto dalam debat capres tahap III, Minggu (22/6) malam lalu.

Menurut Tim Ahli Pasangan Jokowi-JK, Andreas Hugo Pareira, dengan latar belakangnya sebagai sipil, ternyata Jokowi mampu menjelaskan dengan baik bahwa ketahanan nasional mempunyai dua aspek yakni militer dan non-militer.

Jokowi juga dengan lugas mengambil sikap tegas dan prinsipil, misalnya dalam isu Laut Tiongkok Selatan maupun dalam dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Dalam isu Laut Tiongkok Selatan, Jokowi melihat Indonesia adalah negara yang tidak secara langsung terlibat dalam sengketa teritorial di wilayah tersebut.

Sehingga Indonesia tidak perlu terlibat dalam isu panas itu secara langsung.

"Jokowi tidak mau membawa Indonesia dalam 'conflict engagement' Laut Cina  Selatan, melainkan agar mengecek kembali apakah ada keterkaitan langsung dengan kepentingan nasional Indonesia dalam masalah ini," kata Andreas di Jakarta, Selasa (24/6).

"Sikap ini jelas menunjukkan Jokowi tegas mengedepankan kepentingan nasional, ketimbang membiarkan Indonesia, termasuk Asean, terjebak dalam sebuah konflik yang tidak solutif. Karena harus diakui konflik itu bisa menimbulkan kerugian bagi Indonesia dan bagi Asean, dalam hubungan dengan Tiongkok," jelasnya.

Dalam kasus itu, lanjut pria yang merupakan Doktor Hubungan Internasional Lulusan Universitas di Jerman itu, akal sehat dan naluri politik luar negeri Jokowi sangat bagus sekali. Apalagi itu didukung oleh gaya bahasa Jokowi yang diplomatis.

"Demikian juga dalam masalah Palestina, Jokowi tanpa ragu menunjukkan sikap tegasnya mendukung perjuangan Palestina," ujarnya.

Menurut Andreas yang juga Pengajar di Universitas Parahiyangan Bandung itu, di debat capres tahap ketiga itu, lebih pahamnya Jokowi dibanding Prabowo terkait isu yang dibahas bisa terlihat saat kata pembukaan dan penutup debat.

Saat itu, Jokowi secara sistematis menjelaskan politik luar negeri sebagai respon terhadap situasi internasional.

"Kemudian prinsip politik luar negeri Bebas Aktif, strategi politik luar negeri, isu-isu strategis dan action plan, kemudian ditutup dengan doktrin politik luar negeri Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," kata Andreas.

Andreas juga menilai Jokowi mampu memandang ketahanan nasional sebagai instrumen pendukung efektifitasnya diplomasi.

"Apabila ketahanan nasional kita kuat, maka diplomasi kita akan lebih efektif, termasuk peran leadership di kawasan," ujarnya.