Jakarta - Berbagai isu kampanye hitam sengaja ditebar untuk menghantam calon presiden Joko Widodo, salah satunya soal ketegasan. Jokowi yang berlatar belakang sipil kerap dibandingkan dengan calon presiden lain, Prabowo Subianto yang pernah berkarier di militer (meski akhirnya dipecat tahun 1998).

Tentu saja isu dan kampanye hitam tersebut sama sekali tidak benar. Kendati berasal dari kalangan sipil, rekam jejak Jokowi, baik saat menjadi Walikota Solo atau Gubernur DKI Jakarta, justru identik dengan karakter tegas.

Hal ini pun diakui oleh Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.  Bagi Agum, syarat utama sebagai pemimpin sudah dimiliki oleh Jokowi yakni ketegasan. Figur Jokowi, menurutnya, sama sekali tidak pernah mencaci maki para pendahulunya, ia selalu tampil secara santun. Selain itu, di masa depan, pemerintah memang akan bertugas melayani dan memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat.

 "Menurut saya, Jokowi adalah pemimpin yang bisa menjadi pelayan masyarakat," ujar mantan Menko Polkam dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2001 di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Ingin tahu seperti apa ketegasan Jokowi? Ini 8 buktinya:

Pertama, Jokowi dengan tegas menolak koalisi bagi-bagi kursi, seperti yang diminta oleg partai-partai politik dalam pilpres 9 Juli mendatang. Akibatnya, sebagian besar partai politik lebih memilih mendukung Prabowo.

Dua, Jokowi tegas mempertahankan Lurah Lenteng Agung, Susan yang beragama Kristen dengan alasan lurah itu terpilih lewat lelang jabatan (seleksi terbuka). Walau Jokowi didemo berminggu-minggu oleh kelompok intoleran dengan tuduhan pro-Kristen, Jokowi tetap memegang prinsipnya.

Tiga, Jokowi tegas memindahkan penghuni liar dari Waduk Pluit, Jakarta Utara, ke rumah susun yang disediakan oleh Pemprov DKI. Untuk melanjutkan revitalisasi waduk ini, Jokowi pun harus berhadapan dengan berbagai kelompok yang diduga mengambil keuntungan dari pembangunan rumah liar di kawasan tersebut.

Empat, Jokowi juga menunjukkan ketegasannya saat merevitalisasi Waduk Ria Rio di Jakarta Timur. Untuk menyelesaikan kasus ini Jokowi pun harus berurusan dengan mafia tanah.

Lima, Jokowi tegas menolak hutang dari Bank Dunia dan donor Jepang, JICA, karena disertai syarat-syarat yang memberatkan Pemprov DKI.

Enam, Jokowi tegas merelokasi pedagang Pasar Tanah Abang ke Blok G. Untuk menyelesaikan kesemrawutan di Tanah Abang yang telah terjadi selama belasan tahun itu, Jokowi  harus berhadapan dengan  Haji Lulung yang dikenal sebagai “penguasa” Tanah Abang.

Tujuh, Jokowi tegas menolak Pekan Raya Jakarta di Kemayoran yang etalasenya mensyaratkan sewa mahal sehingga hanya perusahaan besar yang bisa menampilkan produknya  di sana. Sebagai tandingan, Jokowi membuat Pekan Rakyat Jakarta di Taman Monumen Nasional tanpa biaya sewa.

Delapan, Saat menjadi Walikota Surakarta, Jokowi  tegas menolak pembangunan mal yang akan menggusur pabrik es batu yang memiliki nilai sejarah. Walau saat itu dia harus bersitegang dengan Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh partainya sendiri. Jokowi tetap menolak pembangunan mal tersebut. Menurut Jokowi, kota Solo sudah banyak dipenuhi mal-mal besar. Mestinya yang harus banyak dibangun adalah pasar-pasar tradisional yang selama ini menjadi denyut nadi kehidupan rakyat kecil. (skj) (Advertorial)