Kepolisian dinilai lamban karena ada orang Istana.

Jakarta - Istana Negara menyatakan masih menunggu proses hukum terhadap penggagas tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono, sebelum memperti,bangkan pemberian sanksi untuk staf khusus kepresidenan itu. "Mari kita tunggu hasil pemeriksaan polri. Itu bagian dari proses yang harus dihormati," kata juru bicara presiden, Julian Adrian Pasha, di Jakarta kemarin seperti dimuat dalam headline Koran Tempo, Kamis ini 26 Juni 2014.

Sebelumnya, Mabes Polri menetapkan Obor Rakyat sebagai bentuk kampanye hitam terhadap calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kepolisian mengusut kasusnya setelah Dewan Pers menyatakan Obor Rakyat bukan produk jurnalistik dan mendapat aduan dari tim hukum pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Markas Besar Polri memeriksa Setiyardi pekan lalu. Meskipun begitu, Indonesia Police Watch menilai kepolisian masih lamban menangani kasus tabloid Obor Rakyat, "Mereka terlihat ragu saat ada yang mengaitkan pengelola tabloid dengan staf khusus kepresidenan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane.

Setiyardi menyeret Istana Negara lantaran dia merupakan asisten dari staf khusus presiden, Velix Wanggai. Velix sudah mengatakan tak ada instruksi istana atas pembuatan, penerbitan, dan penyebaran tabloid tersebut. Aktivitas itu dinyatakan sebagai kegiatan pribadi yang tak terikat tugas Istana. "Sebagai kelanjutan Istana menghormati proses hukum, baik di tataran lembaga penegak hukum, pengawas pemilu, maupun lembaga pengawasan pers," kata Velix melalui situs Sekretaris Kabinet.

Setiyardi juga menampik keterlibatan Istana dalam kampanye gelap itu. Dia berdalih, Obor Rakyat digarap saat cuti panjang. Dia juga tetap akan menerbitkan dan menyebarkan edisi selanjutnya. Namun Poempida Hidayat, anggota tim sukses calon wakil presiden pasangan nomor urut 2, Jusuf Kalla, menuding ada keterlibatan bekas staf khusus Kalla sekaligus pemilik Inilahcom Group, Muchlis Hasyim Yahya,  di balik Obor Rakyat itu.

Muchlis, ujar Poempida, adalah konsultan Hatta Rajasa, calon wakil presiden nomor urut 1 yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Tudingan itu merujuk pada PT Mulia Kencana Semesta, yang disebutnya sebagai perusahaan pencetak selebaran itu.

Muchlis dan Setiyardi telah membantah tudingan Poempida, "Silakan tulis apa saja, aku yakin dan percaya Allah tidak tidur dan akan membalas semua perbuatan masing-masing," kata Muchlis.

Hatta juga membantah, "Tidak benar. Tidak benar itu." kata Hatta di Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. " Saya tegaskan isu (mendanai Obor Rakyat) itu tidak benar. Silakan tanya semuanya satu per satu," katanya.

Calon wakil presiden Jusuf Kalla meminta kepolisian menindak tegas pengelola Obor Rakyat. Dia sangat menyayangkan keterlibatan staf Istana Negara dalam pembuatan tabloid yang berisi "Kampanye Hitam" terhadap pasangannya. "Masak ada staf khusus istana begitu," kata dia di Jember, Jawa Timur pertengahan Juni lalu.

Kalla menambahkan, pengelola Obor Rakyat sudah jelas menyebarkan isu SARA kepada masyarakat. Kepolisian mesti mengusut tuntas pembuatan isi tabloid itu, sekaligus penyandang dana pembuatan dan distribusinya kepada publik. (skj) (Advertorial)