Itu merupakan klarifikasi terhadap broadcast SMS fitnah bahwa Jokowi-JK akan menghapus sertifikasi dan tunjangan guru.

Jakarta - Perbedaan pandangan antara calon wakil presiden Hatta Radjasa dan Jusuf Kalla menjadi perbincangan di media sosial. Dalam debat Cawapres di Hotel Bidakara Minggu malam 29 Juni 2014, Hatta berjanji akan merekrut 800 ribu guru. Sedang Jusuf Kalla berencana meningkatkan kualitas guru dan memeratakan ketersediaan guru. Perbedaan pandangan itu mendapat sorotan pengguna Twitter.

Akun @ashaify mengkritik kenapa tak mengangkat guru honorer saja. “Kasihan pak,yg honorer aja msh  banyak gak diangkat2..” (“kasihan Pak, yang honorer saja masih banyak (yang) tidak diangkat..”). Sedangkan akun @harryputrakarim mengkritik, “Kt pak hatta, nambah 800ribuguru 5 thn & tingkatkan kesejahteraanya? bobol uang negara pak? apa gak ada janji lain yg lbh top n hebat?” (“Kata Pak Hatta, (akan) menambah 800 ribu guru dalam 5 tahun dan meningkatkan kesejahteraannya? Bobol uang negara, Pak? Apa tidak ada janji lain yang lebih “top” dan hebat?”)

Sementara, akun @Jokowi4all membeberkan fakta bahwa Indonesia tidak kekurangan guru. Saat ini rasio guru dibanding murid di Indonesia sudah sangat kecil, yaitu 1 banding 10. Artinya, satu orang guru rata-rata menangani 10 siswa. Masalahnya, penyebaran guru di Indonesia belum merata. Saat ini ada 2,92 juta guru di Indonesia, namun 76% di antara mereka berada di perkotaan. Saat ini yang dibutuhkan adalah memeratakan ketersediaan guru, terutama di pedalaman.

Sedang program Jusuf Kalla untuk meningkatkan kualitas guru dan memeratakan penyebaran guru mendapat pujian. Dalam debat itu, JK memuji gerakan Indonesia Mengajar yang diprakarsai Anies Baswedan sebagai upaya memeratakan ketersediaan guru di pedalaman. Akun @shafiqpontoh mengatakan bahwa apa yang disampaikan JK berangkat dari data yang kuat. “ Jadi berdasarkan data, jawaban yg paling tepat adalah jawaban @pak_JK ya tentang jumlah Guru,” kata Shafiq.

Dalam kesempatan debat tersebut JK juga membantah tuduhan bahwa Jokowi-JK akan menghapus sertifikasi dan tunjangan guru yang ditanyakan oleh Hatta Radjasa. “Lihat visi dan misi kami, tidak ada itu,” kata JK.

Jawaban itu sekaligus merupakan klarifikasi terhadap broadcast SMS fitnah yang mengatakan seolah-olah Jokowi dan JK akan menghapus sertifikasi dan tunjangan guru. Isu tersebut justru bertentangan dengan visi dan misi Jokowi-JK yang akan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru karena pendidikan adalah program prioritas capres dan cawapres nomor urut dua itu. (skj) (Advertorial)