TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa Anggoro Widjojo terbukti menyuap mantan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban terkait pengajuan anggaran 69 program gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan Kementerian Kehutanan pada 2007 lalu.

Pemberian uang dan barang oleh Anggoro kepada saksi MS Kaban terekam dalam rekaman percakapan yang oleh ahli dinyatakan identik.

Hal ini dikemukakan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Slamet Subagio saat membacakan bagian putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (2/7) kemarin.

Rekaman percakapan tersebut telah diperdengarkan di persidangan sebelumnya. Tidak hanya itu, rekaman percakapan juga telah dikonfirmasi kepada Kaban dan Anggoro.

Tim jaksa KPK juga telah membeberkan transkrip pesan singkat antara Kaban dengan Anggoro dalam persidangan sebelumnya.

Menurut majelis hakim, Anggoro terbukti memberikan uang kepada Kaban dalam beberapa kali.  Total uang pemberian Anggoro mencapai 40 ribu dollar Singapura, 45 ribu dollar AS dan cek perjalanan senilai Rp 50 juta. Uang tersebut dikirim Anggoro ke rumah dinas Kaban di Jalan Denpasar, Jakarta.

Tidak hanya berupa dana, Anggoro juga memberi Kaban bantuan berupa pembangunan lift untuk gedung Menara Dakwah di pusat kegiatan Partai Bulan Bintang.

"Jelas terungkap fakta bahwa terdakwa memberikan uang dan barang kepada saksi, termasuk MS Kaban," kata hakim Slamet.

Majelis hakim juga mengeyampingkan pernyataan bantahan Kaban dan Anggoro dalam persidangan terkait serah terima uang dan barang.

Sebabnya, bantahan itu hanya upaya menghindari pertanggungjawaban hukum. Sangkalan Anggoro dan Kaban tidak disertai alasan yang masuk akal.

"Hal tersebut bertentangan dengan keterangan para saksi, ahli akustik forensik, alat bukti petunjuk yang dihadirkan dalam persidangan yang dengan jelas mengungkap fakta perbuatan terdakwa yang telah memberikan uang dan barang kepada MS Kaban," kata hakim Sinung Hermawan.

Sebelumnya, Kaban mengaku tidak pernah meminta dua unit lift kepada Anggoro. Kaban mengaku tidak banyak tahu asal usul lift tersebut. Kaban juga tak mengakui suaranya dalam rekaman sadapan telepon yang diputar jaksa KPK.

Selain memberi suap kepada MS Kaban, Anggoro juga secara sah dan meyakinkan menyuap anggota Komisi IV DPR RI periode 2004-2009 terkait pengajuan anggaran program Kemenhut yang didalamnya terdapat anggaran untuk proyek revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT).

Sejumlah anggota DPR Komisi IV periode 2004-2009 yang menerima suap, yakni Yusuf Erwin  Faisal selaku ketua komisi, Fahri Andi Leluasa, Azwar Chesputra, Hilman Indra, Muhtaruddin, Sujud Sirajudin, Suswono, dan Nurhadi.

Majelis berkesimpulan Anggoro Widjojo memberikan sesuatu, uang dan barang kepada penyelenggara negara, Yusuf Erwin Faisal yang dibagi-bagikan kepada anggota DPR, Fahri Andi Leluasi, Azwar Chesputa, Hilam Indra sebesar 20.000 dollar Singapura.

Kemudian, Muhtaruddin 30.000 dollar Singapura, Sujud Sirajudin dalam dollar Singapura yang nilainya Rp 20 juta, Suswono Rp 50 juta, Muhtaruddin Rp 50 juta, dan Nurhadi Rp 5 juta.

Uang untuk anggota DPR tersebut diberikan Anggoro kepada Yusuf Erwin Faisal setelah mengetahui bahwa pagu bagian anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutana sudah dikirimkan ke Departemen Keuangan.

Anggoro memberikan uang itu dengan memerintahkan anaknya David Angka Widjaja pada 26 Juli 2007 untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Yusuf. David kemudian menyerahkan uang itu kepada bagian sekretariat Komisi IV DPR, Tri Budi Utami.

Sejurus kemudian, Tri memberikan uang kepada Yusuf yang kemudian dibagikan Yusuf ke beberapa anggota Komisi IV DPR lainnya.

Sekitar Maret 2008, Aggoro kembali menyerahkan uang kepada Yusuf Erwin Faisal di sebuah restoran di Jakarta. Uang itu lalu dibagi-bagikan Yusuf kepada anggota DPR lainnya.

"Pemberian kepada anggota DPR RI merupakan tindak pidana," kata majelis hakim.

Berbekal fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider dua bulan kurungan kepada pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo.

"Mengadili terdakwa Anggoro Widjojo secara sah dan meyakinkan berbarengan melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama dua bulan," kata Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati.

Putusan ini nyaris sesuai dengan tuntutan tim jaksa KPK yang meminta Anggoro dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Hukuman lima tahun penjara merupakan hukuman maksimal bagi Anggoro jika merujuk pada pasal yang terbukti dilanggarnya, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer.

Pasal 5 UU Tipikor berbunyi, "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima  puluh juta rupiah)."

Dalam menjatuhkan putusannya, majelis hakim mempertimbangkan tindakan Anggoro yang pernah buron, sebagai salah satu hal yang memberatkan.  Atas vonis tersebut, Anggoro tidak mengajukan banding. "Menerima," kata Anggoro singkat.

Namun di sisi lain, tim jaksa KPK menyatakan akan pikir-pikir apakah mengajukan banding atau tidak.

Putusan majelis hakim itu membuka jalan KPK membidik Kaban. Putusan majelis hakim itu menjadi fakta hukum yang bisa digunakan KPK untuk mengembangkan lebih lanjut kasus suap Anggoro.

"Kalau masalah tindak lanjut itu ya nanti lah kita tunggu langkah berikutnya, tapi yang jelas begini, tahap pertama adalah dalam putusan itu dinyatakan Anggoro terbukti memberikan sejumlah uang kepada MS Kaban, itu saja yang terpenting," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK Riyono.