TRIBUNNEWS.COM, ATAMBUA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Prabowo Subianto, menyatakan permohonan maaf kepada pendukung dan simpatisan di Belu-Malaka karena tidak bisa hadir untuk kampanye di Atambua. Pasalnya, Prabowo saat ini masih fokus kampanye di Jawa dan hanya menitip pesan agar semua warga tetap pada satu tekad memenangkan paket Prabowo-Hatta pada tanggal 9 Juli 2014.

Pesan Prabowo ini disampaikan melalui Koordinator Koalisi Partai pendukung Paket Prabowo-Hatta untuk wilayah Belu-Malaka, Drs. IA Medah, pada rapat pemantapan partai koalisi di Sekretariat DPD II Partai Golkar Belu, Rabu (2/7/2014).

Medah mengungkapkan, dalam agenda memang direncanakan capres Prabowo ingin sekali bertemu muka dengan para pendukung dan simpatisan di Belu-Malaka setelah beberapa kali tertunda. Namun Prabowo untuk saat ini belum bisa datang karena masih fokus kampanye di Jawa sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua pendukung.

"Pada momen berahmat ini, saya perlu menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Prabowo karena tidak bisa hadir berkampanye di Atambua. Saat ini Bapak Prabowo masih fokus kampanye di beberapa wilayah di Jawa. Tetapi beliau berpesan untuk kita tetap kompak, berjuang bersama-sama agar bisa menang pada pilpres 9 Juli mendatang," ujar Medah.

Pada kesempatan inipun, Medah menegaskan, sesuai dengan petunjuk dari koalisi di tingkat pusat bahwa di tingkat bawah perlu diperkuat saksi-saksi. Agar kontrol saksi berjalan baik, maka satu koordinator (diharapkan caleg terpilih) membawahi 15 saksi untuk semua di Belu-Malaka. Tugas koordinator pun harus mendapatkan formulir C-1 KWK 2 jam setelah penghitungan suara karena akan diteruskan ke koalisi di Jakarta untuk mendapatkan gambaran perolehan suara paket Prabowo-Hatta.

"C1 itu mutlak dipegang, tidak boleh diabaikan. Karena pada pilpres ini peluang untuk saling mengadu sangat tinggi. C-1 itu jadi pegangan manakala ada gugatan atas hasil yang diperoleh masing-masing paket. Dan, kepada semua kader parpol pendukung saya juga mengharapkan agar paling lambat tanggal 4 Juli nama saksi sudah harus dikirim dari kabupaten ke propinsi. Saya juga minta supaya brosur dan kartu nama paket calon sudah harus dibagikan ke desa-desa sebelum tanggal 5 Juli," ujar Medah.

Medah mengakui, pada pilpres ini koalisi tidak memiliki dana khusus, tetapi jangan menjadikan patokan dana untuk melemahkan perjuangan. Tim bersama ini saling gotong royong memenangkan paket pilihan bersama ini.

"Kalau ada pelanggaran kampanye oleh pejabat negara, saya minta para kader untuk melapor ke Panwaslu dan Bawaslu untuk diberikan sanksi, asalkan dengan dukungan data yang akurat sehingga bisa dilayani," tegas Ketua DPD I Partai Golkar NTT ini. (Advertorial)