TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil Presiden (Cawapres), sekaligus mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), menganggap percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, bukan suatu hal yang tidak mungkin. Kata dia hal tersebut pernah terjadi.

Kepada wartawan di sekertariat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2014), menyebutkan ia dilantik sebagai Ketua Umum DPP pada Munas Desember 2004 lalu, dan pada Oktober 2009, atau dua bulan sebelum ia menjabat selama lima tahun, digelar Munas untuk menunjuk penggantinya.

Hal itu salah satunya dikarenakan desakan-desakan dari kader Partai Golkar, termasuk pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat satu, yang menginginkan percepatan Munas.

"Karena saya pikir itu permintaan dari banyak orang, kita percepat saja, Munasnya dipercepat dua bulan," katanya.

Kini Partai Golkar tengah dirundung isu serupa, sejumlah kader Partai Golkar berharap Munas dipercepat salah satunya bertujuan untuk melengserkan Aburizal Bakrie (ARB), dari kursi Ketua Umum DPP.

JK berharap ARB bisa ikhlas menerima aspirasi kader Partai Golkar.

Salah satu pemicu isu percepatan Munas saat ini adalah keputusan ARB, yang membuat Partai Golkar terikat dengan koalisi Merah Putih Permanen, yang digagas pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Banyak yang menyayangkan hal itu karena menganggap arah koalisi partai seharusnya ditentukan oleh kepengurusan yang baru, terhadap pemerintahan yang baru yang akan diumumkan pada 22 Juli mendatang.

"Biar pengurus baru yang bernegosiasi dengan pemerintahan baru," ujar Wakil Presiden RI 2004 - 2009 itu.

Sebelum isu percepatan Munas dipercepat, konflik internal Partai Golkar sudah terjadi karena ARB melabuhkan dukungan partai ke pasangan Prabowo - Hatta. Padahal pada saat yang sama ada JK yang merupakan kader Partai Golkar, yang maju mendampingi Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah kader Partai Golkar yang nekad tetap mendukung Jokowi - JK seperti Poempida Hidayatullah, Agus Gumiwang dan Nusron Wahid pun dipecat dari Partai Golkar. Hal tersebut membuat konflik di internal partai berlambang pohon beringin itu makin memanas.