TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik di tanah Palestina yang kerap terjadi mengetuk hati para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).

HIPMI Peduli telah menjalin kerjasama dengan Bulan Sabit Merah dalam penggalangan dana bantuan untuk Gaza. Pada malam penggalangan dana yang digelar bersamaan dengan buka bersama keluarga besar HIPMI, sedikitnya terkumpul dana sebesar Rp 1 miliar.

“Dana tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk melengkapi fasilitas rumah sakit Indonesia di Gaza. Sekaligus menyediakan bantuan berupa obat-obatan dan makanan,” ujar Ketua HIPMI Peduli Indonesia, Sari W Pramono dalam keterangannya (17/7/2014).

Menurut Sari,ditengah tensi tinggi suhu pilpres 2014, pengusaha bersatu membantu rakyat Palestina yang terus di gempur pasukan Israel.

"Penggalangan dana kemanusiaan tidak lagi melihat siapa pro siapa kepada 2 pasang capres-cawapres, semuanya kami terima, toh ini sifatnya sosial," kata Sari.

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Peduli pada hari ini juga menyalurkan beasiswa kepada 100 anak-anak pemulung yang berprestasi. Sari W Pramono menyatakan bahwa pemberian beasiswa ini merupakan bentuk kepedulian dari HIPMI terhadap dunia pendidikan nasional.

"Salah satu hak yang dijamin dalam UUD 1945 adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan bea siswa untuk mendorong terpenuhinya hak tersebut bagi anak-anak pemulung,” ungkap Sari.

Saat ini angka putus sekolah masih sangat tinggi. Di tahun 2010 tercatat terdapat 1,3 juta anak usia 7 – 15 tahun di Indonesia terancam putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah ini, salah satunya akibat mahalnya biaya pendidikan. Tentu saja kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat bahwa seluruh anak di Indonesia harus memperoleh pendidikan dasar minimal 12 tahun.

“Apalagi di 2013 kemarin pemerintah telah mencanangkan Gerakan Anti Putus Sekolah. Melalui program beasiswa bagi anak-anak pemulung inilah, kami mencoba berpartisipasi dalam gerakan tersebut,” ujarnya.

Menurut Sari, kewajiban memerangi putus sekolah bukan hanya milik pemerintah saja, namun pihak-pihak swasta juga.

“Dana CSR dari berbagai perusahaan swasta seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya pembangunan kwalitas SDM. Termasuk salah satunya untuk memajukan pendidikan nasional,” kata Sari.