TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Fadli Zon menilai pemikiran Anggota Kehormatan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Dawam Rahardjo seperti Muhammad Hatta atau yang akrab disapa Bung Hatta.

Menurutnya, sama seperti Bung Hatta, Dawam juga menggalakkan konsep ekonomi kerakyatan. "Bersama Prof Mubyarto, Prof Sritua Arif, dan Prof Sri Edi Swasono, Dawam merupakan pewaris pemikiran ekonomi kerakyatan yang dibangun Mohammad Hatta," kata Fadi saat acara peluncuran buku 'Ekonomi Politik Pembangunan' karya M Dawan Rahadjo, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (19/7/2014).

Fadli menuturkan, saat terjadi pergulatan amandemen Pasal 33 UUD 1945 di era reformasi, Dawam bersama Mubyarto dan Sri Edi Swasono kompak menolak hal tersebut. Pemikiran mereka ada pihak yang hendak merusak pasal 33 karena mengharapkan liberalisasi ekonomi sesuai garis konsensus Washington.

"Sama halnya seperti Bung Hatta, Dawam juga mengkritik kapitalisme dan liberalisme. Bung Hatta tak setuju dengan kapitalisme," ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta itu menjelaskan, pada kurun waktu tahun 1930-an Bung Hatta selalu berbicara mengenai ekonomi rakyat yang diorganisir melalui koperasi.

Menurut Bung Hatta, kata Fadli, liberalisme menimbulkan monopoli dan konsentrasi kekuatan ekonomi. "Jika kita lihat pada masa kini, apa yang dikatakan Bung Hatta memang terbukti. Penyakit kapitalisme sekarang ini adalah monopoli dan konsentrasi, sehingga terjadi kartel dan kesenjangan," tuturnya.

Lebih jauh Fadli mengatakan, sistem ekonomi yang paling pantas diterapkan di Indonesia adalah strategi ekonomi Pancasila yang memiliki tiga konsep utama yakni stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.

Hal itulah yang menjadi acuan dalam cita-cita pembangunan yang diungkapkan para pendiri bangsa seperti Bung Hatta.

"Sosok cendikiawan seperti Dawam seharusnya terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Dawam sangat pantas menjadi penasihat presiden. Ia bisa memberikan arahan secara langsung tentang haluan ekonomi kerakyatan yang merupakan amanat konstitusi," tandasnya.