Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Balitbang Partai Golkar, Indra Jaya Piliang, ikut angkat bicara mengenai posisi partai tersebut di pemerintahan. Indra menegaskan belum ada forum pengambilan keputusan menyangkut posisi Partai Golkar di pemerintahan.

"Berlainan dengan posisi Partai Golkar sebagai pengusung Prabowo-Hatta sesuai mandat yang diberikan kepada Ketum Golkar (Aburizal Bakrie)  oleh Rapimnas V Partai Golkar," kata Indra dalam keterangannya, Rabu (30/7/2014).

Indra mengungkapkan dokumen resmi Partai Golkar dimana pernyataan politik Partai Golkar dalam Munas VIII 2009 yang secara eksplisit dan implisit memberikan mandat kepada kepengurusan untuk bergabung dengan pemerintahan.

"Atas dasar mandat itulah Partai Golkar mengirimkan kader-kader terbaiknya sebagai anggota kabinet. Sampai sekarang belum ada dokumen resmi lainnya yang menyebut sebaliknya, termasuk atas pemerintahan hasil Pilpres 2014," imbuhnya.

Ia menegaskan Partai Golkar sudah mengesahkan dokumen-dokumen penting seperti Visi Negara Kesejahteraan 2045. Dokumen itu, katanya, jelas harus dilaksanakan, baik dalam kampanye pileg, kampanye pilpres ataupun kampanye pilkada. Dokumen itu memerlukan keterlibatan dalam penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Dapat ditafsirkan bahwa dokumen itu memberikan mandat untuk berada di pemerintahan, baik pusat atau daerah," imbuhnya.

Juru Bicara Poros Muda Indonesia itu menuturkan selama ini Partai Golkar selalu mengambil tempat di pemerintahan sebagai bentuk dari tanggungjawab kurikulum pendidikan Partai Golkar.

"Adalah ironis kalau kemudian ada pernyataan-pernyataan yang sebaliknya, apalagi dengan menyebut Partai Golkar sebagai Partai Oposisi. Sebutan itu selama ini selalu dikritisi Partai Golkar, karena dianggap tidak sesuai dengan sistem politik Indonesia dan ideologi Pancasila," kata Indra.

Sebelum ada forum pengambilan keputusan tertinggi berupa Munas Partai Golkar, imbuhnya, posisi Partai Golkar masih berada di pemerintahan. "Artinya, diperlukan Munas Partai Golkar untuk memutuskan posisi politik Partai Golkar apakah bergabung dengan pemerintahan atau berada di luar pemerintahan," katanya.

Indra mengingatkan Pilkada 2010-2015 mayoritas dimenangkan oleh Partai Golkar, baik sendirian ataupun koalisi  maka sebaiknya posisi politik partai berlambang pohon beringin itu tetap berada di pemerintahan pusat dan mendukung kader-kader terbaiknya, baik diminta oleh presiden terpilih ataupun tidak.

"Terkecuali Munas Partai Golkar memutuskan lain," ujarnya.

Terkait adanya kader-kader Partai Golkar yang disebut-sebut sebagai calon menteri kabinet Jokowi-JK, Indra mengatakan hal itu adalah hak pribadi dan hak konstitusional kader-kader yang bersangkutan.

"Apalagi menteri bukanlah perwakilan partai politik, melainkan pembantu Presiden terpilih berdasarkan hak prerogatif presiden terpilih.

Sebaiknya Partai Golkar tidak terlalu jauh mencampuri masalah ini, demi kepentingan yang lebih luas, yakni menjalankan Visi Negara Kesejahteraan 2045," kata Indra.