TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Djoko Suyanto menegaskan sikap pemerintah terhadap paham Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) yang kemudian menjadi Islamic State (IS).

Dia tegaskan paham ISIS bukanlah perkara masalah agama. Tapi, masalah ideologi. Dan kalau dikaitkan dengan negara Indonesia, Ideologi paham ISIS sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia, yakni ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, Pemerintah menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS berkembang di Indonesia. "Karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, NKRI dan Kebhinekaan kita dalam NKRI," tegas Djoko menyampaikan keterangan pers sikap pemerintah terhadap ISIS, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Menkopolhukam didampingi Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Lebih lanjut Djoko Suyanto mengungkapkan banyak organisasi islam baik yang garis keras maupun moderat tidak setuju keberadaan paham Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia.

"Dari laporan yang saya terima banyak organisasi islam garis keras dan moderat tidak setuju keberadaan paham ini di Indonesia," ungkap Djoko.

Bahkan, menurut Menkopolhukam, berdasarkan laporan yang diterima putera Abubakar Baasyir juga tidak setuju paham ISIS berkembang di Indonesia. Meskipun dari Abubakar ada surat yang menunjukkan dukungan kepada ISIS.

"Meskipun saat wawancara dengan kepolisian, beliau (Abubakar Baasyir) tidak mengaku dan mendua sikap beliau," tuturnya.

Lebih lanjut Djoko katakan, Pemerintah mengapresiasi sikap tokoh agama dan ulama serta masyarakat yang memberikan indikasi kewaspadaan yang sangat tinggi terkait ISIS. Khususnya respon kepedulian tokoh agama tentang keberadaan paham ini.