TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J Kristiadi, menilai sangat wajar jika ada desakan internal Partai Golkar untuk segera mengadakan semacam audit politik terhadap pemerintah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie melalui musyawarah nasional (munas).

Menurut Kristiadi, Golkar harus segera melakukan konsolidasi karena konsolidasi Golkar saat ini dianggapnya karut-marut.  "Konsolidasi di Golkar itu sudah sangat karut-marut, enggak karu-karuan, tidak ada sekarang ini. Golkar hanya menjadi instrumen Aburizal ingin menjadi presiden," kata Kristiadi di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).

Menurut dia, bisa dipahami jika kubu penentang Aburizal menginginkan munas dilaksanakan tahun ini, lantaran rekomendasi pada Munas 2009 tidak sesuai AD/ART, yang menyebutkan bahwa jabatan pengurus DPP hanya lima tahun.

"Karena sebetulnya sangat jelas bagaimana ketidakpuasan mereka ini, mulai dari barang-barang, janji-janji fisik yang terlihat secara konkret, ini, itu," ucap Kristiadi.

Dia juga mengingatkan agar munas Golkar selanjutnya tidak sekadar dilandasi birahi politik. Munas, menurut dia, diperlukan untuk mengkonsolidasikan wawasan partai ke depannya.

"Wawasan Golkar tuh apa sih? Apa untuk ke depan? Sikap-sikap ke-bangsaan-nya? Wawasan ideologinya apa? Dasar-dasar kamu ingin bergerak itu apa? Tiga hal itu harus menjadi dasar munas 2014, jangan dasar munas Golkar hanya menjadi birahi kekuasaan," katanya.

Dia juga memprediksi, semakin mendekati pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, semakin banyak DPD I Golkar yang menginginkan munas diselenggarakan tahun ini.

MK tengah menggelar sidang gugatan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hattaa Rajasa atas hasil Pemilu Presiden 2014, yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla. Aburizal telah membawa Golkar untuk mendukung Prabowo-Hatta.

Kubu penentang Aburizal kini mendesak agar munas dilaksanakan tahun ini karena rekomendasi pada Munas 2009 tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Dalam AD/ART Golkar, disebutkan bahwa masa jabatan pengurus DPP hanya lima tahun. Sebaliknya, para pendukung Aburizal menilah sah rekomendasi Munas 2009 tentang pelaksanaan munas pada 2015. Kedua kubu saling mengklaim telah mendapat dukungan mayoritas dari DPD I Golkar.

Terkait munas, peneliti Populi Center Nico Harjanto menilai wajar jika ada desakan munas dilaksanakan tahun ini. Dia mengatakan, sudah menjadi tradisi bagi Golkar jika munas digelar lima tahun sekali.

"Mungkin sekali (munas tahun ini) karena proses munas snagat simpel, apabila ada persetujuan DPD dua per tiga sudah bisa jadi munas," ujar Nico.