TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Golkar mempertanyakan sejumlah kader yang menginginkan Musyawarah Nasional (Munas) digelar 2014. Pasalnya, hasil Munas Riau menyebut munas berikutnya digelar pada 2015.

"Kenapa soal Munas 2014 baru sekarang diminta, kenapa tidak pada saat Munas 2009, atau tahun-tahun sebelum Pilpres?" ujar Wasekjen Golkar Lalu Mara Satriawangsa ketika dikonfirmasi, Senin (11/8/2014).

Lalu Mara mengingatkan pengurus yang mendesak Munas digelar 2014 itu mengetahui dan menerima SK DPP di mana masa bakti tahun 2009-2015.

"Kok saat terima SK pengangkatan sebagai pengurus tidak protes, malah asik-asik saja," tuturnya.

Lalu Mara lalu mencontohkan sikap Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung. Di mana Akbar sering mendebat pengurus harian. Namun, saat telah diputuskan maka Akbar taat pada keputusan organisasi.

"Bukan tetap menyuarakan perbedaan meski keputusan sudah diambil. Kalau belum diambil berbeda, itu wajar," katanya.

"Kalau dinamika, sebelum keputusan diambil. Kalau sudah keputusan diambil masih berbeda, itu namanya memaksakan kehendaknya saja," tutur Lalu Mara.

Lalu Mara juga membantah adanya pemecatan di tubuh Golkar. Ia mengakui bila ada penyegaran organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan soliditas dan penguatan organisasi.

"Selain itu, juga ada desakan dari DPD I. Apalagi Ketua Umum juga punya hak preogatif. Daerah solid. Munas tetap 2015," kata Lalu Mara.