Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Koordinator Pusat Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, Zainal Bintang, mendesak DPP Partai Golkar segera melaksanakan Munas Golkar paling lambat tanggal 5-8 Oktober 2014.

"Seyogyanya pelaksanaan Munas IX Partai Golkar dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5-8 Oktober 2014," ujar Zainal saat jumpa pers Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, "Menyikapi Munas IX Golkar 2014", di Jalan Kramat Batu, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2014) malam.

Menurutnya langkah itu merespon dan menyikapi adanya kegaduhan di dalam kubu partai Golkar, menyambut langkah-langkah munas ke depan.

Disebutkan, sesuai bunyi AD (Anggaran Dasar) Pasal 30 Ayat 2 Butir (a) yang menyatakan, Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi rapat yang diadakan sekali dalam 5 tahun.

Oleh karena itu DPP Golkar, kata Zainal, harus memberi perhatian serius dan sungguh-sungguh.

Menurutnya jika adanya kelalaian dengan tidak melaksanakan Munas tepat waktu, maka hal tersebut akan berakibat kepengurusan DPP Partai Golkar masa bakti 2009-2014 dengan sendirinya kehilangan legitimasi.

"Semua keputusan yang diambil oleh DPP Partai Golkar sesudah 8 Oktober 2014 batal demi hukum," kata Zainal.

Zainal menuturkan, yang dijadikan dasar perpanjangan masa bakti Aburizal Bakrie DPP Golkar sampai dengan tahun 2015, dinyatakannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dikarenakan sesuai dengan hirarki hukum, maka kedudukan rekomendasi berada di bawah AD/ART dan Konstitusi Partai.

Pihaknya juga meminta DPP Partai Golkar supaya melaksanakan isi anggaran AD/ART dengan segera membentuk panitia munas XI partai Golkar selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus 2014.

Menurutnya hal tersebut guna merealisasi pelaksanaan Munas Golkar suapaya cukup waktu mempersiapkan panitia pengarah (steering Commite) dan panitia pelaksana (Organizing Commite).